Layanan e-Arrival Card, Strategi Imigrasi Tingkatkan Pengawasan Orang Asing
Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/slawipos/tintabiru.com/wp-content/themes/liputanwp/template-parts/single/single-desktop.php on line 79
KAB. CIREBON, (FC).- Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kanwil Kemenkumham Jawa Barat meluncurkan layanan e-Arrival Card, yaitu aplikasi resmi layanan keimigrasian bagi orang asing yang digunakan sebelum kedatangan mereka ke Indonesia.
Dengan penggunaan e-Arrival Card, keberadaan orang asing selama berada di Indonesia akan mudah terpantau. Nantinya mulai dari biodata hingga tempat tinggal atau akomodasi orang asing akan tercatat di kartu kedatangan elektonik ini.
Saat ini, layanan e-Arrival Card tersebut baru diterapkan di Jawa Barat sebagai pilot project sebelum diterapkan kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.
“Layanan ini nantinya akan berlaku nasional. Tahap pertama akan diberlakukan dulu di Jawa Barat,” kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Arfa Yudha Indriawan kepada FC, Kamis (21/1).
Arfa menyampaikan hal tersebut usai menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kota Cirebon yang dipimpin langsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Kartana.
Tim Pora tersebut melibatkan banyak pihak mulai dari TNI, Polri, Disnaker, Disdukcapil, Kesbangpol dan sejumlah stakeholder terkait lainnya.
Rakor yang berlangsung di Kantor Imigrasi Cirebon itu sekaligus mengenalkan layanan e-Arrival ini.
“Kami mengadakan rakor Tim Pora dengan mengangkat tema tentang strategi pengawasan orang asing melalui e-Arrival Card,” lanjut Arfa.
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan orang asing, Tim Pora akan melakukan penindakan sesuai tupoksinya.
Kantor Imigrasi dalam hal ini adalah instansi yang bisa melakukan penindakan terhadap orang asing terkait pendeportasian, pencekalan dan sebagainya.
Baca juga: Selama Tahun 2020, Imigrasi Cirebon Tolak 358 Permohonan Paspor
“Kalau untuk penindakan selama di Indonesia terkait hukum yang berlaku itu dilakukan penindakan oleh instansi terkait tupoksinya. Misal tindak pidana umum berarti adalah kepolisian. Kemudian tentang keamanan negara, TNI. Tentang izin kerja yaitu Depnaker, dan sebagainya,” jelas Arfa.
Arfa kembali menegaskan, layanan e-Arrival Card menjadi strategi pengawasan orang asing. Melalui e-Arrival Card, pergerakan lalu lintas orang asing selama berada di Indonesia akan mudah terdeteksi.
Aplikasi kartu kedatangan elektronik tersebut bisa didownload gratis dari Google Play Store. Nama aplikasinya yaitu IDN e-Arrival Card.
“Pada aplikasi ini nantinya orang asing akan mengisi terutama data diri terkait nomor paspor, tanggal lahir dan sebagainya. Termasuk mengupload foto paspornya. Terus harus mengisi dimana dia akan bertempat tinggal selama di Indonesia, dan perjalanannya kemana saja. Nantinya data tersebut akan masuk ke setiap kantor Imigrasi di seluruh Indonesia,” jelas Arfa.
Dalam rakor tersebut, pihak kantor Imigrasi Cirebon menerima sejumlah masukan dari Tim Pora terkait lemahnya pendataan orang asing di tingkat RT/RW hingga kelurahan.
Hal ini seperti yang disampaikan perwakilan dari kantor Kesbangpol Kota Cirebon. Selama ini, pihak Kesbangpol hanya mendapat laporan data orang asing dari kelurahan hanya jumlahnya saja, tidak tercatat biodatanya.
Terkait hal ini, Arfa mengatakan, layanan e-Arrival nantinya juga bisa memberikan data kepada stakeholder terkait.
“Kami juga akan mengembangkan aplikasi yang nantinya bisa dipakai Tim Pora. Karena Tim Pora ini merupakan strategi juga dalam pengawasan orang asing. Makanya kami bentuk Tim Pora karena Imigrasi tidak mungkin bisa sendiri melakukan penagwasan orang asing,” tutupnya. (Andriyana)
Baca juga: WNA Pemegang Visa Diplomatik dan ITAS Masih Bisa Masuk ke Indonesia








Tinggalkan Balasan