CIWARINGIN, (FC).- Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) di wilayah lingkungan kerja Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jangan hanya dijadikan tagline semata. Namun harus turut serta diimplementasikan dengan kinerja yang sesuai mekanisme tanpa melanggar aturan. Karena hanya wilayah Jawa Barat yang baru mendapat predikat WBBM, dalam hal ini yang diraih oleh  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cirebon. 

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, L Simanjuntak menyebutkan, dari 33 Provinsi se-Indonesia hanya Jawa Barat yang mampu meraih predikat WBBM. Sedangkan untuk lembaga yang meraih predikat WBK ada 7 lembaga dan WBBM 1 lembaga. Jumlah itu dari total keseluruhan 32 lapas dan rutan serta 1 LPKA (Lembaga Pembinaan Anak) serta kantor Imigrasi.

“Kedepan semua satuan kerja seperti Lapas, Rutan dan Imigrasi harus bisa mencapai WBK dulu dalam rangka menuju WBBM. Karena ini adalah tangtangan kedepan seiring perkembangan jaman yang harus dijawab dalam peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata L Simanjuntak, usai kegiatan ‘Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2020, di Lapas Gintung, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Rabu (5/2). 

L Simanjuntak menyebutkan, meski raihan serta capaian yang telah diraih cukup membanggakan namun jangan sampai berpuas diri. Karena hal itu bisa menimbulkan kontradiktif dari sisi pandang yang berbeda seiring perkembangan masyarakat yang makin kritis.

Makanya, kata dia, jika ada petugas yang kedapatan terbukti melakukan tindakan di luar aturan maka akan diberikan sanksi tegas. Makanya kedepan diharapkan tidak ada urusan lagi mentalitas karena sudah harus teruji dengan adanya predikat WBBM.

“Sekali lagi kami tidak kompromi dengan penyelewengan mentalitas . Makanya kepada lembaga APH baik elemen lainnya kami siap menerima kritik termasuk Ombudsman asalkan membangun. Kami sedang menuju perubahan besar dalam harapan. Kami juga berterimakasih kepada semua elemen termasuk pemerintah daerah. Semoga predikat ini tidak hanya slogan namun harus sesuai dengan integritas,” ungkapnya.

Sementara itu Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi menyebutkan pemerintah siap bersinergis dengan semua pihak terutama kemenkumham. Mengingat suatu kebutuhan daerah dalam realisasi pelaksaan kinerja harus bekerjasama lintas sektoral. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan bersama bisa berjalan seiringan. 

“Intinya kami dari pemerintah siap mendukung penuh apa yang menjadi harapan dan capaian bersama. Teruatam perihal elemen sektoral dalam hal ini Kemenkumham yang telah banyak membantu di wilayah Kabupaten Cirebon,” kata Imron. (Ghofar/FC)