“Sehingga apa yang dikomunikasikan oleh seluruh masyarakat dan stakeholder terkait akan mudah mengetahui. Salah satu contohnya baru-baru ini ada pergantian jajaran,” sambungnya.

Tentunya, tambah Didi, hal itu menjadi model bahwa KPU saat ini tidak lagi terkotak-kotak berbasis daerah, tetapi sudah terintegrasi. Makanya Pemilu, menurut Didi, sebagai sarana integrasi.

“Untuk mengarah ke sana diperlukan integritas, baik secara kelembagaan maupun secara personal dari seluruh jajaran. Agar kita sebagai penyelenggara dapat memposisikan diri sebagai pihak yang memiliki tingkat imparsialitas yang tinggi, tidak berpihakan serta wujudnya harus bersih terlebih dahulu,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati, menyambut baik pencanangan dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh KPU Kota Cirebon.

Menurut Eti, hal ini adalah wujud niat baik, komitmen, dan langkah konkret dari segenap unsur Komisi Pelilihian Umum untuk mewujudkan praktik kerja yang bebas korupsi, birokrasi yang bersih, dan birokrasi yang melayani.