KOTA CIREBON, (FC).- Menghadapi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, Pemkot Cirebon menyiapkan sejumlah skema pemangkasan belanja tidak langsung. Hal ini guna memperkecil potensi defisit dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satunya adalah pemangkasan terhadap tambahan penghasilan pegawai (TPP). Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi kepada FC, Rabu (5/8).

Menurutnya, realisasi APBD sampai bulan Juli kemarin pada sektor belanja tidak langsung baru sekitar 45 persen. Sedangkan di belanja langsung sekitar 30 persen.

“Kami perkirakan, kondisi defisit dalam APBD tahun anggaran 2020 sampai Desember mencapai sekitar Rp82 miliar,” ucap pria yang akrab disapa Gusmul ini.

Ia menerangkan, karena memang pendefinitifan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun kemarin sekitar Rp44 miliar.

Padahal, SiLPA itu sudah berhadapan, ditambah proyeksi pendapatan yang tidak tercapai. Hal lain yang mempengaruhi defisit adalah dana transfer yang juga mengalami penurunan.

Saat ditanya mengenai solusinya, Gusmul menekankan akan mengatasi potensi defisit itu dengan menggenjot lagi pendapatan daerah. Walaupun diakuinya, perekonomian saat ini masih belum pulih, atau dalam tahapan pemulihan akibat pandemi Covid-19.

“Bila masih kurang menutup defisit, opsi paling akhir atau pamungkas adalah mengurangi belanja tidak langsung, seperti TPP. Memang tidak begitu signifikan nilainya, tapi minimal bisa memperkecil deficit,” jelasnya.

Pengurangan TPP itu, lanjutnya, secara bertahap. Anggaran untuk TPP dalam sebulan sekitar Rp16 miliar, bila dipotong 20 persen, didapatkan sekitar Rp3 miliar per bulan. Jadi kalau 5 bulan bisa efesiensi sekitar Rp15 miliar.

“Saya berharap pada belanja langsung saja yang bisa dipangkas,” ucap mantan Kepala BKD ini.

Namun, kata dia, pihaknya siap merealisasikan pengurangan belanja langsung yang belum terealisasi. Tapi langkah ini harus dilakukan secara hati-hati. Pasalnya, sejumlah kegiatan atau program ada yang berkaitan dengan mendukung visi misi kepala daerah.

“Ini yang tidak boleh dipangkas, harus selektif untuk menyasar yang lainnya saja,” katanya.

Menurutnya, defisit anggaran ini perlu berbagai upaya, seperti efisiensi belanja. Walaupun ada defisit, tidak terlalu besar dan menjadi beban terhadap APBD Tahun 2021.
“Secara otomatis, bila ada yang belum terbayarkan di tahun ini akan menjadi beban piutang di tahun depan,” bebernya.

Ditemui terpisah, Wakil Walikota Cirebon, Eti Herawati berharap, sekalipun anggaran belanja banyak yang dilakukan efesiensi, tapi harus inovatif.

Pihaknya berharap seluruh SKPD tetap inovatif di tengah situasi pandemi ini. Terutama di sektor pelayanan kepada masyarakat, jangan sampai terganggu.

“Iya mas, defisit kita dalam APBD tahun ini diperkirakan Rp82 miliar. Makanya kita evaluasi program, mana yang prioritas mana yang bisa dipending,” tandasnya. (Agus)