KAB. CIREBON, (FC).- Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto terus berkomintmen untuk mendorong adanya regulasi terkait pengurusan ijin IMB. Dirinya saat ini akan mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal Retribusi Pengurusan IMB di Kabupaten Cirebon.

Saat ditemui di halaman Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto mengatakan akan mendorong DPRD agar segera membentuk Pansus mengenai revisi Perda tersebut.

Menurutnya, revisi Perda tersebut akan lebih memfokuskan pemisahan pengenaan biaya retribusi yang dipungut dalam penguruan IMB.

“Kita Fokusnya kepada memisahkan biaya retribusi, dimana lembaga profit dan lembaga non profit (Sosial) dalam mengurus IMB itu harus dibedakan jangan disamakan,” kata Hermanto kepada FC, Rabu (22/7).

Hermanto menjelaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon harus bisa membedakan mana lembaga profit dan mana lembag non profit. Seperti halnya pesantren dan juga lembaga keagaamaan atau lembaga sosial lainya harus diberikan perlakuan khusus dalam setiap pengurusan perijinan.

“Lembaga sosial, pesantren dan keagaaman itu kan bukan lembaga yang menghasilkan keuntungan jadi perlakuannya juga harus yang berpihak kepada mereka. Kalau perusahaan atau lembaga yang menghasilkan laba itu ya harus sesuai dengan aturan,” tambah Hermanto.

Terkait dengan adanya keluhan dari pesantren yang mengatakan bahwa mereka selalu dipersulit dalam pengurusan IMB Hermanto menganggap ada hal yang harus diperbaiki di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dirinya menilai, birokrasi dari DPMPTSP harus lebih diperingkas.

“Proses pengeluaran Ijin ini memerlukan rekomendasi dari Dinas Teknis, sementara Dinas Teknisnya tidak ada disana (DPMPTSP). Nah ini yang harus diperbaiki, sehingga bisa lebih praktis dan pemohon IMB tidak merasa dipingpong,” ungkap Hermanto.

Hal tersebutlah yang akan didorong olehnya, agar Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini DPMPTSP bisa memperbaiki sistem dari setiap perijinan.

Masih dikatakan Hermanto, saat ini pihaknya beserta 7 Anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang berasal dari fraksi Nasdem sudah menandatangani usulan pembentukan Pansus revisi Perda kepada Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon agar nantinya dimasukan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah).

“Saya bersama dengan 7 anggota lainya sudah menandatangani surat usulan itu, nantinya surat tersebut akan kita serahkan ke Bapemperda. Jadi keputusannya ada di Bapemperda, kami sih hanya mengusulkan saja,” tandas Hermanto. (Muslimin)