KAB. CIREBON, (FC).- Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19 telah diberlakukan sejak awal tahun ajaran baru 2020/2021. Namun pada prakteknya, dianggap telah memberatkan wali murid, sebab mereka terpaksa harus banyak pengeluaran.

Keluhan para wali murid tersebut, disampaikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Hj Ismiyatul Fatihiyah Yusuf. Menurutnya, wabah Covid-19, benar-benar meluluhlantahkan perekonomian. Tak hanya bagi mereka wali murid tingkat ekonomi kelas bawah, termasuk kalangan ekonomi menengah atas pun terkena imbas.

“Mereka para wali murid mengeluh, PJJ cukup memberatkan. Banyak pengeluaran. Terutama untuk beli kuotanya,” kata Ismi, Senin (17/8).

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon ini melanjutkan, banyak juga masyarakat yang malu mendaftarkan sekolah, lantaran tidak memiliki android.

 “Beberapa keluhan, murid malu untuk bersekolah, karena tidak punya hp android,” kata Ismi.

Meski demikian, kata dia, PJJ menjadi solusi terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Tidak ada yang siap menghadapi pandemi ini, meski memberatkan tetap dilakukan. Kekhawatirannya sekolah menjadi klaster baru Covid-19.

Sementara itu, Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H Amin menjelaskan, PJJ menjadi solusi terbaik yang bisa dilakukan saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Pemerintah mengambil solusi, paling aman. Demi berlangsungnya kegiatan belajar.

“Disdik Kabupaten Cirebon sendiri, tidak terfokus pada PJJ daring. Namun juga memberikan tugas melalui lembar kerja. Satu pelajaran, satu lembar. Ada dua belas mata pelajaran. Dibagikan kepada siswa. Minggu ganjil dibagikan, minggu genapnya dikembalikan,” kata Amin.

Prosesnya, siswa datang langsung ke sekolah. Tidak harus memakai seragam. Dan datangnya, tidak perlu setiap hari. Namun, mereka datang, hanya untuk mengambil dan menyerahkan tugas yang sudah disiapkan. Jadi, tidak daring seratus persen.

Kaitannya dengan keluhan para wali murid, sudah diketahui. Disdik menyadarinya. Karena keadaan perekonomian warga Kabupaten Cirebon sekarang ini ikut terdampak akibat pandemi Covid-19. “Soal keluhan, sudah banyak memang. Ada juga siswa yang ngeluh, androidnya dipakai orang tuanya,” kata Amin.

Makanya, lanjut dia, untuk sistem PJJ daring dilonggarkan. Artinya bagi mereka yang mempunyai prangkat dan memungkinkan segala-galanya, bisa dimanfaatkan fasilitas yang dimilikinya untuk daring.

Bagi yang tidak ada, pihaknya memberi solusi, yakni selain pemberian tugas, juga membagikan buku paket kurtilas dari pemerintah untuk belajar di rumah.

Menurutnya, pemberlakuan PJJ di tahap awal ini, akan diberlakukan sampai 15 September mendatang. Setelah itu, tergantung situasi dan kondisi. “Kalau normal, kita bisa berlakukan KBM seperti biasa. Kalau tidak, ya bisa dilanjutkan,” katanya.

Disinggung adakah pembagian kuota  internet untuk siswa tidak mampu, Amin mengaku tidak ada. Hanya saja, kebijakan dari Kementrian sudah ada.

“Secara umum, diperbolehkan. Kita kasih intruksi. Penerapannya, tergantung sekolah masing-masing. Kalau keuangannya memungkinkan, dipersilakan. Tapi yang sudah memberlakukan, sekarang kelimpungan,” ujarnya. (Red)