WALED, (FC).- Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon melakukan sidak ke RSUD Waled Kabupaten Cirebon, Jumat (31/1). Dalam sidak tersebut ditemukan penyebab mangkraknya pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas 3 RSUD Waled pada tahun 2018 lalu.

“Persoalannya tidak adanya kesiapan perencanaan, atas dasar sehingga pada 2018 lalu mangkrak,” kata Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon, H. Hermanto.

Komisi III menekankan agar perencanaan kelanjutan pembangunan dimatangkan dan dipercepat agar tidak terulang kejadian serupa.

Menurutnya, pembangunan gedung ruang kelas tiga yang baru hingga saat ini dikarenakan kurang adanya perencanaan yang matang dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaan pembangunan yang seharusnya bisa selesai pada akhir tahun 2018 terkesan mangkrak.

Dikatakannya, proses pembangunan ruang kelas 3 dengan empat lantai itu dimulai  sekitar bulan September 2018 hal itu sangat tidak masuk akal,  karena sangat mepet sekali karena bukan jalan bukan jembatan.

 “Saya menekankan kepada pihak rumah sakit agar ke depan tidak mengulangi kejadian begitu, karena yang dirugikan masyarakat juga,” paparnya.

Untuk proses pelaksanaan pembangunan selanjutnya, kata dia,  yang akan dilaksakan di tahun 2020 ini Komisi III berharap perencanaan harus dibenahi.

“Kita menekankan secepatnya, kalau bulan April sudah dilelang  Mei harus segera dilaksanakan,” tegas Hermanto.

Ditambahkan Hermanto, dalam sidak tersebut Komisi III juga memantau kondisi ruang lantai 4 Gedung Maternal Neonatal RSUD Waled yang beberapa waktu lalu plafon ambruk, dan untuk penangananya sudah ada tanggungjawab dari kontraktor.

Meskipun masa pemeliharannya sudah selesai atau sudah lewat tapi kontraktor masih tanggungjawab.

“Ruangan hingga saat ini masih belum digunakan atau  masih belum aktif karena menunggu nanti tes dulu kalau hujan masih bocor apa tidak,” ucapnya. 

Untuk diketahui, pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas 3 RSUD Waled yang dikerjakan PT Betania Prima pada tahun 2018 dengan anggaran sekitar Rp22 miliar dari anggaran Bantuan Provinsi Jawa Barat sampai akhir tahun 2018 hanya mencapai 55 persen. 

Sisa anggaran dikembalikan dan kontraktor dilakukan pemutusan, dan pada tahun anggaran 2020 ini akan kembali dilanjutkan dengan nilai anggaran sekitar Rp10 milIar. (nanawi)