“Dari potongan minimal yang 35 persen saja, ternyata kita belum mengirimkan data anggaran yang harus disesuaikan. Jadi kita belum melakukan refocusing anggaran yang laporannya harus kita kirimkan ke pusat. Akhirnya ditunda pencairan DAU nya. Hampir Rp 39 miliar perbulannya,” ungkap Hermanto.

Bagi daerah yang memiliki ketergantungan dengan pusat seperti Kabupaten Cirebon ini, manakala tidak segera diselesaikan, bisa jatuh. Rentan terjadi chaos.

“Bayangkan saja, kalau setiap bulan harus ditunda pencairannya, sampai 10 bulan saja, bisa sampai Rp 400 miliar. Colaps lah kita. Bisa kacau,” tegasnya.

Politisi NasDem itu menanyakan statmen Bupati Cirebon, H Imron yang sebelumnya mengaku telah melakukan refocusing anggaran. Nyatanya, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) faktanya tidak tersampaikan.

“Mana itu Pak Bupati, katanya sudah melakukan refocusing anggaran, toh nyatanya belum. Di rapat Banggar ini terungkap surat menyurat untuk pencairan Jaring Pengaman Sosial saja ternyata belum. Gugus Tugas juga belum melengkapi. Jadi kadang-kadang Pak Bupati itu suka ngelantur. Yang disampaikannya ngga pas dengan kenyataan,” terang dia.

Pihaknya pun mengaku terus mencecar Plt Kadis BKAD, Jajang Sofyan yang mewakili TAPD agar dinas-dinas yang belum melakukan penyesuaian anggaran bisa disegerakan. Diberikan tenggang waktu, batas akhirnya sampai 15 mei mendatang.