KAB. CIREBON, (FC).- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia mengatakan penanganan banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial telah menunjukkan upaya kerja di lapangan. Namun, ia menilai masih terdapat berbagai kelemahan yang perlu segera dievaluasi secara serius.

“Bencana banjir yang berulang seharusnya tidak lagi ditangani dengan pola reaktif semata, melainkan dengan kesiapan yang matang dan terukur,” ujar Sophi.

Hal itu diungkapkan saat kunjugannya ke Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati. Sophi mencatat adanya keterlambatan dalam pendataan warga terdampak, ketidaksinkronan data antarinstansi, serta distribusi bantuan yang belum merata.

“Kondisi ini menimbulkan keluhan masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam situasi darurat,” ucapnya, Minggu (14/12/2025) malam.

Sophi menambahkan, BPBD didorong untuk tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga memperkuat mitigasi, sistem peringatan dini, serta pemetaan wilayah rawan banjir secara akurat.

“Tanpa langkah pencegahan yang jelas, banjir akan terus menjadi siklus tahunan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Dinas Sosial diingatkan agar memastikan bantuan sosial tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan transparan.

“DPRD menegaskan bahwa tidak boleh ada warga terdampak yang terlewat atau menerima bantuan secara tidak adil akibat lemahnya koordinasi dan administrasi,” tegas Sophi mengingatkan.

DPRD menegaskan akan menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk memanggil SKPD terkait untuk meminta penjelasan dan langkah perbaikan konkret.

“Penanganan bencana harus menjadi kerja serius, bukan sekadar rutinitas tahunan tanpa evaluasi menyeluruh,” tadasnya . (Johan)