Ketua Bem UNIKU Kritisi Penanganan COVID-19 di Kuningan
Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/slawipos/tintabiru.com/wp-content/themes/liputanwp/template-parts/single/single-desktop.php on line 79
KUNINGAN, (FC).- Pembelian Eks RS Citra Ibu yang dilakukan Pemkab Kuningan untuk dijadikan RS Rujukan penanganan Covid-19 dikritisi Ketua BEM UNIKU, Ujang Taopiqurrohman.
Menurutnya terlalu disayangkan pembelian bangunan tua eks RS Citra Ibu yang hanya memiliki 28 ruangan dengan daya tampung 56 pasien seharga Rp7,5 milar ditambah rehab dan alkes menjadi Rp9 miliar.
“Kalau sekedar mengejar bangunan atau ruang isolasi kenapa harus membeli bangunan itu? proporsi nyaris 50 persen dari total anggaran COVID-19. Ini Pemborosan, seharusnya bisa memanfaatkan bangunan yang ada seperti GOR Ewangga, Gedung KNPI, atau jika hanya untuk sementara bisa melakukan skema sewa Itu lebih hemat, dan anggaran Rp9 miliar bisa dialokasikan untuk masyarakat yang terdampak,” jelas Ujang.
Ketua BEM Uniku juga menyoroti setelah diresmikan pada tanggal 7 April 2020, kenyataan ‘lucu’ terjadi dimana ketika ada pasien rujukan kesana malah ditolak dengan alasan tidak siap.
“Aneh yah? sudah dibuka tapi tidak siap. Seharusnya ada keterangan dong dari pemerintah kenapa tidak siap. Ini harus jadi catatan. Jangan-jangan mereka sedang bercanda atau hanya gladi resik pembukaan. Kalo belum siap jangan dibuka dulu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ujang Taopiqurrohman menyoal tidak ada fasilitas isolasi untuk pemudik yang mencapai 50 ribu.
Dirinya mencontohkan, Banyuwangi yang menyiapkan rumah singgah untuk para pemudik sebelum pulang ke rumah masing-masing, itu dilakukan guna pelaksanaan social distancing dengan isolasi diri 14 hari benar-benar terlaksana, bukan sebatas himbauan belaka.
Fasilitas rumah singgah ini nyaris tidak menghabiskan budget banyak tapi kenapa malah memilih membeli bangunan tua yang benar-benar boros
“Dengan adanya pandemi ini, banyak warga yang terdampak secara kesehatan dan ekonomi. Jika mereka dianjurkan untuk dirumahaja. Seharusnya pemerintah daerah menyiapkan juga donk stok pangan antisipasi yang besar bukan malah kecil seperti sekarang. Saya lihat hanya sekitar 2,8 persen dari total anggaran. Alias 500 juta,” pungkasnya. (Bambang)








Tinggalkan Balasan