KUNINGAN, (FC).- Dianggap melukai hati rakyat, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kuningan melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan hingga diwarnai kericuhan, Kamis (16/12). Aksi tersebut bentuk protes dari mahasiswa atas kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kuningan.

Aksi mahasiswa yang berlangsung menjelang siang tersebut membawa berbagai atribut berupa spanduk, hingga aksi teakterikal dengan menggunakan media seperti keranda mayat serta ditempal wajah foto Ketua DPRD Kuningan.

Koordinator aksi, Ahmad Irsyad Imanuddin, dalam orasinya menyoroti kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD di saat Kabupaten Kuningan dalam kondisi kemiskinan ekstrem, sangat melukai hati rakyat.

“Tunjangan anggota DPRD naik ini disinyalir akan melemahkan fungsi kontroling kepada eksekutif. Apalagi di tengah kondisi masyarakat yang katanya sedang dalam kemiskinan ekstrem, ini jelas melukai perasaan rakyat, ” ungkap Irsyad.

Sementara, dalam unjuk rasa para mahasiswa melakukan teatrikal yang memperlihatkan sindiran kepada lembaga legislatif. Mereka membawa keranda lengkap dengan tiruan pocong berwajahkan Ketua DPRD Kuningan yang menandakan matinya fungsi legislatif.

Mereka juga membawa poster-poster bertuliskan sindiran pedas pada DPRD yang dianggap tidak peka pada kondisi rakyat yang telah memilihnya. Lalu, salah satu poster lainnya, nampak sama terlihat foto Ketua DPRD Nuzul Rachdy, dikeliligi gambar uang nominal seratus ribuan. Dengan kesal massa membakar poster dan tiruan pocong tersebut.

Kericuhan mulanya dipicu aksi pembakaran keranda mayat yang dibawa peserta unjuk rasa. Keranda mayat dibawa sebagai alat peraga protes atas matinya nurani para wakil rakyat.

Saat pengunjuk rasa mulai membakar keranda mayat, petugas keamanan langsung melakukan pemadaman. Karena merasa tidak terima untuk dilakukan pemadaman, akhirnya terjadi aksi saling dorong hingga sempat menimbulkan benturan fisik. Setelah terjadi negosiasi akhirnya semua demonstran dipersilakan masuk ke ruang sidang utama untuk beraudiensi. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Nuzul Rachdy dan wakilnya, Dede Ismail.

Saat audiensi, mahasiswa mempertanyakan apa maksud kenaikan tunjangan anggota DPRD di tengah kondisi Kuningan dalam kemiskinan ekstrem.

Menjawab aspirasi mahasiswa, Zul sebagai Ketua DPRD Kuningan menyebutkan, kenaikan tunjangan ini bukan tiba-tiba, tetapi sudah melalui proses panjang. Termasuk sudah melalui perhitungan Tim Appraisal.

“Kenaikan tunjangan ini juga adalah hak protokoler anggota DPRD. Jika kenaikan terjadi di saat masyarakat dalam kondisi miskin, justru ini bisa membantu masyarakat. Karena anggota dewan ini mulai bangun tidur sampai tidur lagi biasa dan harus bisa melayani rakyat yang membutuhkan,” ungkap Zul.

Disebutkan Zul, kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD ini, harus bisa digunakan para anggota DPRD dalam meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat.

Dalam audiensi juga para mahasiswa menilai fungsi pengawasan legislatif sudah tumpul. Namun pernyataan itu dibantah Zul dengan mengatakan bahwa fungsi pengawasan masih berjalan melalui bidang-bidang masing-masing sesuai AKD yang dibentuk.

“Kalau dikatakan pengawasan tidak ada tidak juga, tapi kalau dikatakan pengawasan belum maksimal kita akui itu, ” kata Zul.

Audiensi ditutup dengan aksi penggalangan dana dari para anggota DPRD untuk membantu rakyat miskin. Satu persatu anggota DPRD yang hadir memberikan bantuan uang yang dimasukkan ke dalam kotak kardus. Mahasiswa juga menyisir seluruh ruangan di gedung dewan untuk mencari para anggota DPRD agar bisa memberikan bantuan. Aksi massa berakhir sebelum tengah hari, massa membubarkan diri secara tertib. Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat keamanan Polres Kuningan, Kodim 0615 Kuningan dan Satpol PP Kuningan. (Ali)