MAJALENGKA, (FC).— Di berbagai daerah di wilayah Kabupaten Majalengka, bangunan-bangunan baru berwarna biru telur asin, bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah berdiri kokoh.

Plang bertuliskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah terlihat dengan jelas. Namun, di balik megahnya fasilitas baru itu, dapur-dapur tersebut belum berasap.

Suara alat masak masih sunyi, dan meja distribusi pangan pun masih kosong. Pemicunya bukan soal anggaran, bukan pula soal sarana prasarana. Namun masalah utamanya hanya satu yakni ketiadaan ahli gizi langka.

Mantan Bupati Majalengka, H.Sutrisno, menjadi salah satu yang merasakan langsung dampaknya.

Empat dapur MBG miliknya itu terletak di komplek KPU Majalengka, Desa Andir Jatiwangi, Kecamatan Panyingkiran, dan Kecamatan Ligung, keempatnya sudah hampir 100 persen siap beroperasi. Namun satu ruang krusial masih kosong yaitu ruang ahli gizi.

“Sarana prasarana lengkap. Semua siap. Tapi belum bisa beroperasi karena ahli gizi tidak ada,” ujar Sutrisno, Minggu (16/11).

Menurut Sutrisno, hampir seluruh pemilik SPPG lain di Majalengka menghadapi problem serupa. Kelangkaan tenaga ahli gizi bukan hanya menghambat operasional, tapi bisa mengancam timeline pelaksanaan MBG di Majalengka.

“Selain itu sebenarnya tidak ada kendala signifikan. Tapi tanpa ahli gizi, kami tidak berani memulai,” tegasnya.

Jika kelangkaan ahli gizi tidak segera teratasi, Majalengka berpotensi adanya penundaan launching dapur MBG, menghambat distribusi makanan bergizi ke penerima manfaat, dan menurunkan efektivitas program MBG di tahap awal.

Kelangkaan ahli gizi ternyata bukan fenomena di Majalengka Jawa Barat, namun ini masalah nasional. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkap fakta yang cukup mengejutkan dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Tadinya ahli gizi sulit mendapatkan pekerjaan. Sekarang justru menjadi profesi yang langka,” kata Dadan seperti dikutip Pikiran Rakyat.

Menurutnya, sejak program MBG digulirkan secara masif, kebutuhan ahli gizi melonjak tajam. Padahal, setiap SPPG diwajibkan memiliki ahli gizi sebagai penanggung jawab penyusunan menu dan standar nutrisi.

“Prinsip MBG adalah memanfaatkan potensi bahan pangan lokal sesuai kebutuhan gizi masyarakat. Untuk itu, keberadaan ahli gizi tidak bisa digantikan begitu saja,” jelasnya.

Di tengah kelangkaan SDM, BGN mulai menyiapkan langkah alternatif yang cukup strategis yaitu merekrut lulusan yang kompetensinya beririsan.

“Kami sedang mengarah ke profesi lain seperti lulusan kesehatan masyarakat, teknologi pangan, atau pengolahan pangan,” kata Dadan.

Rencananya mereka akan diberi pelatihan khusus agar dapat mengisi kekosongan peran ahli gizi di dapur-dapur MBG.

“Solusi ini dinilai mendesak agar program MBG tidak mengalami keterlambatan pelaksanaan di banyak daerah di Indonesia,” katanya.

Terpisah, akademisi Pasca Sarjana Universitas Majalengka H.Diding Bajuri mengungkapkan penyebab kelangkaan ahli gizi.

Menurutnya, akibat lonjakan kebutuhan mendadak secara Nasional. Program MBG dibangun serentak dalam skala besar, sehingga permintaan ahli gizi meningkat berkali-kali lipat secara cepat. Kemudian, sebaran lulusan SDM tidak merata.

Mayoritas sarjana ahli gizi terkonsentrasi di beberapa kabupaten dan kota, dan Majalengka itu sangat minim.

“Daya tarik gaji dan karier. Sehingga banyak tenaga ahli gizi memilih maju ke sektor klinik, rumah sakit, atau perusahaan pangan, itu bisa juga salah satu penyebab nya,” kata Diding.

Terakhir kurangnya regenerasi lulusan ahli gizi dalam beberapa tahun terakhir. “Minat masuk jurusan gizi minim, berbeda dengan sarjana lulusan agama atau guru itu sangat melimpah ruah,” pungkasnya. (Munadi)