Beberapa daerah di Indonesia masih mengkaji secara mendalam terkait membuka kembali Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka langsung di sekolah. Pasalnya, kasus positif Covid-19 saat ini masih terhitung cukup tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Cirebon Irawan Wahyono mengatakan, pemerintah pusat telah melakukan penyesuaian keputusan bersama Empat Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau.

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum. Serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19,” jelasnya kepada FC, Senin(1/8).

Disebutkannya, bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Pelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Nah, terakhir ada perubahan SKB Empat Menteri, izin pembelajaran tatap muka diperluas ke zona kuning, dari sebelumnya hanya di zona hijau. Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya.

Pemda/kantor/kanwil Kemenag dan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka.

“Jadi bukan berarti ketika sudah berada di zona hijau atau kuning, daerah atau sekolah wajib mulai tatap muka kembali,” Irawan menjelaskan.

Dikatakannya juga, bahwa sekali pun daerah sudah dalam zona hijau atau kuning, pemda sudah memberikan izin, dan sekolah sudah kembali memulai pembelajaran tatap muka, orang tua atau wali tetap dapat memutuskan untuk anaknya tetap melanjutkan belajar dari rumah.

Terdapat juga sejumlah poin yang harus terpenuhi dalam panduan KBM tatap muka diantaranya, selain mendapat persetujuan dari Wali Kota Cirebon dan orangtua siswa, mendapat rekomendasi dari gugus tugas penanganan Covid-19.

Kemudian mendapat persetujuan dari komite sekolah, menyediakan infrastruktur pendukung protokol kesehatan. Dan diwajibkan melakukan simulasi KBM tatap muka.

Intinya, hal ini untuk mencegah terjadinya kasus positif Covid-19 dari klaster pendidikan.

“Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman, terdapat kasus terkonfirmasi positif COVID-19, atau tingkat risiko daerah berubah menjadi oranye atau merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,” tegasnya.

Ditemui terpisah, salah seorang orangtua siswa Dede Sudarmo (40) merasa keberatan dengan rencana KBM tatap muka. Dia tidak ingin anak keduanya ini tertular Covid-19, karena dia belum yakin Kota Cirebon sudah bersih dari virus tersebut.

“Iya mas, kalau bisa bantu dulu lah. Di sekolah siswanya bukan hanya dari kota saja, dari daerah lainnya juga ada. Khawatir nantinya anak saya tertular,” pungkasnya. (gus)