Hibah Tanah Pemkot ke UGJ Sah-Sah Saja
Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/slawipos/tintabiru.com/wp-content/themes/liputanwp/template-parts/single/single-desktop.php on line 79
KEJAKSAN, (FC).- Panitia Khusus (Pansus) hibah barang milik daerah DPRD Kota Cirebon, Senin kemarin (21/6) kembali bertugas. Dengan menghadirkan I Gde Pantja Astawa, yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Bertempat di Ruang Rapat Griya Sawala DPRD Kota Cirebon.
Seusai rapat, Astawa menjelaskan pandangannya dihadapan pansus. Pihaknya memaparkan kaitannya hibah tanah ini dengan kaidah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2019, khususnya pada diktum empat.
“Frasa tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, itu yang menjadi kegamangan dari pansus. Maka dari itu, saya dipanggil untuk menjelaskan hal ini,” jelasnya kepada FC.
Dari hasil kajiannya secara menyeluruh, terkait dengan peraturan perundang-undangan mulai Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah, Permendagri 19 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik negara, termasuk dengan Perda-perda yang ada.
Dari pengkajian keseluruhan aturan dan sisi teoritik, pihaknya menemukan pemikiran sebagai suatu metode konstruksi hukum yakni argumentun a contrarium. Dari dasar pemikiran tersebut, satu kesimpulan kekhawatiran pansus tidak beralasan.
Pasalnya, barang milik negara ex Pertamina yaitu Stadion Bima telah dihibahkan ke Pemkot Cirebon. Pengertian dihibahkan ini artinya kepemilikan itu dialihkan dari pusat kepada daerah. Otomatis ini menjadi barang milik daerah.
“Dengan dihibahkan dan menjadi barang milik daerah, maka walikota sebagai pengelola. Mempunyai tanggungjawab atas Stadion Bima, termasuk memberikan hibah kepada pihak yang mengajukan permohonan hibah,” terangnya.
Dalam hal ini Universitas Gunung Jati (UGJ) mengajukan hibah tanah kepada Pemkot Cirebon, atas sebagian kecil tanah Stadion Bima. Penggunaannya untuk kepentingan pendidikan, khususnya pengembangan Fakultas Kedokteran UGJ.
Maka, diktum keempat tersebut tidak menjadi penghalang yuridis terhadap proses hibah tanah tersebut. Singkatnya boleh atau sah-sah saja. Dengan syarat selama tanah itu masih dipakai oleh pemkot maka logikanya hibah tanah itu tidak boleh. Sebaliknya, bila tidak dipakai, dan kenyataannya memang begitu maka sekali lagi sah-sah saja.
“Kenyataannya lagi, kenapa tanah itu tidak dimanfaatkan atau dikembangkan oleh pemkot, karena keterbatasan anggaran dari pemkot sendiri. Dengan kata lain sebagian kecil tanah itu bisa dihibahkan,” cetusnya.
Karena bisa dihibahkan, tidak serta merta walikota langsung bisa memutuskan. Tapi sesuai aturan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Maka dari itu dibentuklah pansus ini, untuk mengkaji dari semua aspek baik legal maupun administratif lainnya.
“Saya sudah membuat legal opinion terkait hal ini. Dengan harapan pansus tidak ragu untuk memutuskan hibah ini. Apalagi UGJ sudah memberikan komitmen untuk mengakomodir mahasiswa dari putra daerah untuk program beasiswa sebanyak 40 persen,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Pansus, Edi Suripno mengatakan, pertemuan tadi sebagai upaya pihaknya mencari dasar konsideran dalam salah satu pembahasan pansus, rencana hibah tanah pemkot ke UGJ dalam bentuk legal opinion.
“Kehadiran guru besar hukum tadi diharapkan pansus bisa menjadi salah satu dasar keputusan. Dalam bentuk legal opinion,” ujar politikus kawakan PDI-P ini.
Selain itu, pihaknya akan konsultasi ke lembaga negara lainnya dipusat. Seperti Kemenkeu, Kemendagri dan BPK. Juga komparasi dengan daerah lain yang pernah melakukan hibah tanah untuk kepentingan pendidikan, utamanya perguruan tinggi.
“Ini masih berproses, semuanya yang telah dilakukan pansus akan menjadi dasar pertimbangan keputusan hibah nantinya,” pungkasnya. (gus)








Tinggalkan Balasan