KAB. CIREBON, (FC).- Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung, Kamis (16/3).

Kunker tersebut menindaklanjuti aspirasi warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambelang yang menginginkan Kuwu Desa Tambelang mundur dari jabatannya.

Dalam pertemuan itu, Ketua BPD Tambelang Castalim mengatakan, desakan warga yang menginkan kuwu mundur dari jabatannya saat mendatangi balai desa bulan lalu. BPD pun, smabung dia, melakukan langkah dengan meminta tanda tangan warga, sebagai bentuk mosi tidak percaya.

“Sudah terkumpul kisaran 1.200 warga yang sudah tanda tangan dari sekitar 2.100 hak pilih, agar kuwu mundur,” katanya, Kamis (16/3).Castalim menceritakan, dugaan penggelapan anggaran desa yang dilakukan kuwu sekitar Rp 180 juta. Hingga kini belum ada pengembalian maupun itikad baik dari bersangkutan. Selain itu, informasi yang diterima, Kuwu belum pernah datang ke balai desa usai warga mendatangi balai desa, sehingga pelayanan kurang maksimal. Salah satunya dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Hingga sekarang, belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Apakah masih ingin menjabat kuwu atau tidak. Padahal pelayanan masyarakat kurang maksimal,” ceritanya.

Masih dikatakan Castalim, yang bersangkutan secara lisan akan mengembalikan anggaran yang diduga terpakai. Akan tetapi hingga saat ini belum realisasi. Bahkan saat ada tim monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan,  kuwu tidak hadir.

“Setahu saya, hampir dua bulan kuwu tidak ngantor. Kami masih menunggu itikad baik dari yang bersangkutan, apakah masih ingin lanjut jadi kuwu atau tidak. Selain itu, listrik balai desa disegel karena tiga bulan belum membayar dan diberi waktu PLN satu pekan mendatang, jika belum juga dibayar, akan diputus total,” ujarnya.Dirinya mengharapkan kuwu legowo mundur dari jabatannya dan pihak terkait, segera memproses berkas yang sudah masuk. Salah satunya, dugaan anggaran desa yang belum dilaksanakan.

“Tanda tangan warga sebagai bentuk mosi tidak percaya sudah diserahkan ke kecamatan, namun belum ada tindak lanjut. Begitu juga laporan ke Polres, mengenai dugaan anggaran yang belum direalisasikan hingga kini, belum ada respon,” keluhnya didampingi Anggota BPD setempat, Affandi.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan mengungkapkan, kunjungan kerja di desa tersebut untuk mendengarkan secara langsung keinginan warga.

“Kami beri waktu 30 hari ke depan untuk diselesaikan tingkat desa, bila tidak bisa selesai, siap untuk audiensi di gedung dewan,” ungkap pria yang biasa dipanggil Opang ini. (Nawawi)