‎KAB. CIREBON, (FC).- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon gagal memenuhi target investasi tahun 2025.

‎Dari target Rp3,8 triliun, realisasi investasi hanya mencapai Rp2,6 triliun.

‎Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai, mengungkapkan kegagalan tersebut antara lain dipicu oleh mundurnya empat investor besar yang sebelumnya menyatakan minat berinvestasi.

‎Empat investor Penanaman Modal Asing (PMA) itu berasal dari China, Korea, Vietnam dan Belanda.

‎Hilmy menjelaskan, kondisi geopolitik global memengaruhi keputusan investor untuk menunda rencana investasi di Kabupaten Cirebon tahun 2025.

‎Nilai investasi empat investor PMA itu diproyeksikan mencapai di atas Rp5 triliun.

‎“Investor mengikuti fenomena geopolitik internasional. Ada empat investor besar yang menunda investasi. Padahal nilainya cukup signifikan,” ujarnya.

‎Investor dari China berencana membangun kawasan industri di Cirebon Timur.

‎Menurut Hilmy,  investor tersebut mengajukan kebutuhan lahan seluas 500 hektare.

‎Namun, rencana itu kandas karena keterbatasan kesiapan lahan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

‎“China membutuhkan lahan yang instan. Sementara KPI kita belum manjadi daya tarik bagi investor luar negeri,” kata Hilmy kepada FC, Jumat (9/1).

‎Ia menjelaskan, lahan di wilayah pesisir Cirebon Timur itu memerlukan pengurugan dengan biaya tinggi.

‎Bahkan jika dihitung-hitung, biaya pengurugan itu lebih mahal dari biaya pembebasan lahannya sendiri.

‎Hilmy mengaku telah menyampaikan persoalan ini kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Merdeka.

‎Ia berharap ada evaluasi terkait lahan industri pesisir.

‎“Tanah-tanah di pesisir perlu dievaluasi karena memang kurang menarik bagi investor,” tegasnya.

‎Meski demikian, peluang investasi di luar kawasan pesisir dinilai masih cukup tinggi.

‎Ia optimistis beberapa investor dapat merealisasikan investasinya pada 2026.

‎“Ada dua investor besar yang berencana membuka pabrik tinta dan alas kaki,” ungkap Hilmy.

‎Selain itu, sektor garam di wilayah utara Cirebon juga menjadi magnet investasi baru.

‎Seiring penetapan kawasan utara sebagai kawasan garam berdasarkan Perda Provinsi, dua investor besar itu tertarik mengembangkan industri garam skala besar.

‎Salah satu investor besar ini disebut merupakan konsorsium dari empat negara yaiu Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

‎Mereka menyatakan minat untuk mengolah air laut menjadi air baku layak minum dan kebutuhan industri, sekaligus produksi garam industri.

‎“Kebutuhan lahannya tidak besar, sekitar 15 hektare, berlokasi di Ambulu dan ada yang di wilayah utara Cirebon,” jelas Hilmy.

‎Investor tersebut menginginkan kerja sama dengan pemerintah daerah atau pemerintah desa dalam penyediaan lahannya.

‎Hilmy berharap rencana investasi yang masih tersisa dapat terealisasi dengan baik, sehingga  akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

‎“Harapannya ada efek ekonomi, penurunan pengangguran, dan membantu menekan angka kemiskinan,” pungkasnya. (Andriyana)

‎

‎