KUNINGAN, (FC).- Elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di Kabupaten Kabupaten Kuningan kalah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hal tersebut terungkap pada hasil survei yang dilakukan Jamparing Reasearch untuk perilaku pemilih jelang Pemilu 2024.

Tio Heriyana dan M. Reza selaku tim dari Jamparing Reasearch mengklaim telah melakukan survei di 32 Kecamatan dan tersebar di 194 desa di Kabupaten Kuningan dengan jumlah responden sebanyak 1200 orang.

Survei sendiri menurut Tio dilakukan selama 2 pekan atau tepatnya sejak tanggal 12 hingga 25 Februari 2023 kemarin secara tatap muka langsung menggunakan kuesioner,  dengan jaminan margin eror sebesar 2,83 persen.

Dalam paparan, terungkap bahwa elektabilitas Parpol Peserta Pemilu di Kabupaten Kuningan cukup mengejutkan, mengingat Partai Pemenang yaitu PDI Perjuangan bisa tergeser menjadi urutan kedua setelah PKS, kemudian disusul Partai Golkar, Gerindra dan PKB, dilanjutkan Partai Demokrat, Nasdem, PPP dan PAN.

Namun dari semua urutan tersebut ternyata yang lebih tinggi yaitu undeciced voters atau pemilih yang sudah punya pilihan tapi tidak menjawab partai mana saja yang disukai atau akan dipilih.“Dan cukup besar prosesntasenya mencapai 33,75 persen, ketimbang PKS diurutan pertama Parpol yaitu 11 persen, dan PDIP 10,25 persen,” ujar Tio, Sabtu (18/3).

Secara terpisah, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kuningan, Nuzul Rachdy menanggapi hasil survei yang dipaparkan Jamparing Reasearch, dia mengaku tidak begitu mengenal tim Survei Jamparing, dia hanya mengetahui lembaga – lembaga survei yang sudah diakui oleh Perhimpunan Survei Opini Publik Indoensia (Persepsi), dimana tim survei yang anggotanya tidak diragukan.

“Tapi tanpa bermaksud mengecilkan survei yang dilakukan Jamparing, hendaknya sebelum dirilis lakukan hasil survei pembanding dari lembaga survei lainnya yang sudah krediblle. Jangan sampai terjadi seperti sebelum ini ada lembaga survei lokal yang merilis hasil survei sebelum Pemilu 2019 lalu, karena  realitanya jauh dari hasil survei yang dilakukan lembaga survei tersebut,” ungkap Zul sapaan akrab Nuzul Rachdy kepada wartawan.

Zul yang juga Ketua DPRD Kuningan tersebut meminta agar lembaga survei yang ada bisa memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat, dan tidak menggiring opini untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan nanti berdalih survei hanya memberi gambaran hari ini, persoalan tidak presisi hasil survei bukan tanggung jawab lembaga. Ya memang itu betul, Hasil survei bisa salah, tapi survei tidak boleh bohong,” sindir Zul. (Ali)