KAB. CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah menghadapi krisis kepemimpinan di jajaran pejabat eselon II. Salah satu yang paling mencolok adalah belum terisinya secara definitif posisi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waled.

Di internal RSUD Waled, semenjak mundurnya Direktur definitif dr Mohammad Lutfi, dua kali berganti dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt). Saat ini rumor pengisian jabatan pucuk RSUD Waled tengah mencuat.

Di antaranya Sekretaris Dinkes Kabupaten Cirebon dr Edi Susanto, dan dari internal RSUD Waled, dr Asep Firmansjah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno mengatakan, proses pengisian jabatan itu belum membuahkan hasil karena belum ada kandidat yang memenuhi kriteria utama.

“Belum ada yang masuk Box 9. Itu salah satu syarat utama untuk jabatan eselon II,” ujar Ade, Rabu (3/9/2025).

Ade menjelaskan, selain harus masuk dalam kategori Box 9 berdasarkan hasil assessment, calon Direktur RSUD juga harus memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun di rumah sakit. Jika bukan dari latar belakang dokter, kandidat wajib memiliki gelar Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS).

Dengan belum adanya kandidat yang memenuhi seluruh kriteria tersebut, RSUD Waled untuk sementara masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).

BKPSDM berencana menggelar assessment ulang dalam waktu dekat. Namun bila masih menemui jalan buntu, pihaknya akan meminta arahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Masalah kepemimpinan di Pemkab Cirebon tidak berhenti di RSUD Waled. Ade mengungkapkan bahwa dua jabatan eselon II lainnya juga dipastikan akan kosong pada akhir tahun ini karena pejabatnya memasuki masa pensiun.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata, (Disbudpar), Abraham Mohamad, serta Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon, Asep Pamungkas yang mengalami pensiun pada akhir 2025.

Sementara itu, posisi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP), Adil Prayitno juga masih belum jelas statusnya karena yang bersangkutan tengah tersandung kasus korupsi.

Menanggapi kondisi ini, Ade menyebut ada potensi dilakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di lingkungan pejabat eselon II pada akhir November atau awal Desember mendatang.

“Supaya pejabat yang akan pensiun bisa menyelesaikan tugasnya lebih dulu, dan pejabat baru bisa langsung melanjutkan di awal tahun anggaran,” jelasnya.

Krisis kekosongan jabatan ini menunjukkan pentingnya perencanaan sumber daya manusia yang matang di lingkungan birokrasi. Tanpa langkah cepat dan strategis, kekosongan di posisi kunci bisa berdampak pada pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah. (Nawawi)