KAB. CIREBON, (FC).- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon terkait keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Gunung Santri Desa Kepuh Kecamatan Palimanan, tahun ini akan melaksanakan tiga kegiatan di jalur menuju TPA Gunung Santri.

Saat dikonfirmasi, Kepala DPUPR Kabupaten Cirebon, Iwan Rizki melalui Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan, Tomy Hendrawan mengatakan, di jalur menuju TPA Gunung Santri ada tiga kegiatan.

Pertama, peningkatan jalan Kepuh-Kedongdong Kidul dengan panjang sekitar 910 meter lebar 3,5 sampai 5 m dengan metode pekerjaan menggunakan hot mix. Kedua peningkatan Jalan Kepuh-Kedongdong Kidul.

“Dan ini kita lakukan proses rigid pavement dengan panjang 360 meter dan lebar 4 m. Karena akses menuju TPA Gunungsantri tersebut mau tidak mau harus kita rijit beton, karena melihat volume kendaraan menuju TPA tersebut dari LHM nya juga tinggi kemudian angkutannya pun berat. Jadi untuk ketahanan ruas jalan tsb harus kita rigid pavement. Cuman anggaran tahun 2021 ini tidak memungkinkan, jadi ya bertahap,” kata Tomy di ruang kerjanya, Selasa (5/10).

Kemungkinan, lanjut Tomy, di minggu kedua pada bulan November akan dimulai pekerjaan linkonkrit atau b nol dengan tebal 7 cm. Setelah itu menunggu umur beton empat hari lanjut dengan mutu beton.

“Karena arusnya padat agar kegiatan tidak menggangu, nanti kita berkoordinasi dengan desa terkait pengalihan arusnya,” ujarnya.

Ketiga, masih kata Tomy, ada kegiatan jembatan, tetapi peningkatan jembatan ini pada ruas jalan Kepuh-Kedongdong Kidul atau tepatnya di desa Cipanas.

“Cipanas sangat membutuhkan sekali, karena bentangan sekitar 6 meter lebar 4,5 m, existing awalnya itu jembatan rolah bata, sudah sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan di minggu pertama November pekerjaan bangunan bawah jembatan bisa terselesaikan. Kemudian bisa lanjut bangunan atasnya,” tandasnya.

Tomy menambahkan, untuk peningkatan jalan lanjutan di tahun 2022 nanti, pihaknya pun sudah mengusulkan anggarannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN.

Pekerjaan peningkatan jalan yang dimaksud, juga berupa rigid pavement. Namun Tomy mengaku tidak bisa memastikan anggaran APBN dari DAK tersebut akan terealisasi di tahun 2022 mendatang.

“Kita tidak mengetahui turun atau tidaknya alokasi anggaran APBN tersebut. Jika belum terakomodir dari APBN, kita akan suport dari APBD Kabupaten,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, sudah sekitar 5 tahun ini kondisi infrastruktur jalan di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon rusak.
Padahal, selain prioritas pelayanan kesehatan, pendidikan hingga Penerangan Jalan Umum (PJU), Pemkab Cirebon juga menjanjikan kelaikan infrastruktur jalan bagi masyarakat yang daerahnya terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Warga blok Gunung Santri, Hasan (58), kepada FC mengatakan, satu-satunya akses jalan untuk menuju ke TPA Gunung Santri itu sudah lama tidak diperbaiki. Ia memperkirakan, kerusakan jalan tersebut sudah terjadi 4 sampai 5 tahun terakhir.

“Setahu saya, ya sekitar empat atau lima tahunan, pihak Binamarga (PUPR) belum memperbaikinya lagi,” kata Hasan, Selasa (28/9).

Hal senada juga disampaikan Erlina warga di Blok Gunung Santri. Meski ia mengaku tidak tahu persis waktunya, namun ia mengaku masih ingat kerusakan jalan tersebut sudah terjadi sejak ia memiliki sepeda motor baru pada lima tahun yang lalu.

“Seingat saya, waktu saya baru beli motor ini, jalan sudah rusak,” kata Erlina.

Kendati demikian, ia memuji langkah Pemkab Cirebon yang telah memberikan kompensasi berupa jaminan kesehatan, PJU dan lainnya kepada warga Desa Kepuh, terutama yang ada di Blok Gunung Santri.

Terlebih, saat ini masyarakat Gunung Santri juga sudah menyatu dengan keberadaan TPA tersebut. Karena, Pemkab Cirebon telah memberdayakan dengan mempekerjakan mereka di sekitar TPA. “Menurut saya sih Pemkab Cirebon sudah bagus, tapi jalannya belum bagus,” ujarnya.

Di tempat terpisah, aparat Desa Kepuh, Nono Haryono, mengatakan, keluhan masyarakat saat ini hanya pada kondisi jalan saja. Bahkan, masyarakat meminta perbaikan jalan dilakukan dengan cara betonisasi. Pasalnya, kondisi jalan tersebut tanahnya labil.

Ia menjelaskan, keinginan masyarakat tersebut sebenarnya sudah direspon Pemkab Cirebon melalui dins terkait. Pihak dinas bahkan sudah meninjau lokasi dan melakukan pengukuran.

“Rencananya yang akan dicor itu dari Blok Mirok sampai jembatan sungai Cogreg saja, jadi tidak semuanya,” ujar Nono.

Menurut Nono, molornya rencana betonisasi jalan tersebut ditengarai akibat adanya pandemi Covid-19. Hal itu, lantaran anggaran di berbagai sektor mengalami refocusing.

“Kami juga menyadari, kami tidak menyalahkan pemerintah karena semua anggaran kan terkena refocusing,” kata Nono.

Namun, Mandor desa tersebut menampik tudingan yang menyebut jalan tersebut tidak ada perbaikan selama 4 sampai 5 tahun. Menurutnya, perbaikan selalu dilakukan Pemkab Cirebon meskipun dengan cara bertahap. Sehingga, kondisi jalan selalu terlihat ada yang rusak dan ada yang sudah baik. (Ghofar)