KOTA CIREBON, (FC).- Pada rapat kerja Komisi II DPRD Kota Cirebon dengan PD Pembangunan (PDP) beberapa waktu lalu terungkap, belum adanya progres
kerjasama penggunaan lahan untuk proyek perumahan di Desa Adhidarma-Jadimulya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah Selasa (15/6) mengingatkan, PDP untuk mengakselerasi realisasi program kerja.

Pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga, PT Indoprima Propertindo tersebut belum sampai ke tahap proses pengerjaan. Kesepakatan kerjasama  perumahan itu sudah lama, tapi belum ada progres maksimal.

“Progres laporan masih seperti proses baru kerjasama. Maka, kami berharap sekarang tidak bicara teori lagi, tapi sudah bicara action. Selain kerjasama lahan, sebetulnya masih banyak PR bagi PD Pembangunan. Misalnya, BRT seperti apa proyeksinya? Kira-kira sampai 2021 ini sudah sampai mana dan target apa,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon.Watid Sahriar  mengatakan, PDP semestinya sudah menjadi pusat pendapatan daerah. Untuk itu sudah saatnya mengakselerasi realisasi kerjasama yang sudah dibangun sejak 2017 dan disepakati pada 2018.

Watid mengatakan, sebelumnya pada akhir tahun 2020 Komisi II DPRD sudah meminta laporan progres pekerjaannya.

Baca Juga: DPRD Dorong PDP Percepat Program Kerjasama Lahan

Hanya saja pada saat itu PD Pembangunan beralasan, terdapat addendum perjanjian yang mengharuskan merevisi pasal perjanjian kontrak kerjasama untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar.

“Atas dasar itu kami mengundang PD Pembangunan untuk menjelaskan progresnya. Kerjasama lahan ini tidak menguntungkan sama sekali sejak 2017. PD Pembangunan selalu begitu, sudah taken kontrak dengan investor lalu dibiarkan,” imbuhnya.

Sementara Direktur Utama PDP Panji Amiarsa menyampaikan, keterlambatan pelaksanaan kerjasama dikarenakan belum adanya solusi ketersediaan akses jalan menuju lahan proyek. Sebab, akses jalan tersebut milik jalan desa.

Akan tetapi, menurutnya, masalah itu sudah tersolusikan dengan cara menambahkan tanah kas desa sebagai aset Desa Jadimulya yang akan dijadikan tambahan penghasilan.

Dia menjelaskan, solusi yang disodorkan ke pemerintahan desa adalah pemanfaatan kas desa sebagai akses jalan masuk menuju lokasi proyek yang akan dibangun.

Pihak desa diklaim bersedia memberikan tanah kas desa. Sedangkan pihak PT Indoprima Propertindo harus memberikan tambahan tanah sebagai tanah kas desa dengan luas sesuai yang dipakai untuk akses jalan, yaitu 3.500 meter persegi.

“Rapat dengan Komisi II DPRD mendorong agar bisa akselerasi realisasi programnya. Sehingga bisa memenuhi sisi kewajiban PAD. Diharapkan, dalam waktu dekat ini sudah ada peletakan batu pertama di lahan proyek tersebut,” tuntasnya. (Agus)