KOTA CIREBON, (FC).- Permasalahan dampak dari aktifitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon, mendapatkan perhatian serius dari wakil rakyat.

Pasalnya, sudah beberapa kali pihak yang berwenang di pelabuhan dipanggil ke DPRD namun belum ada penyelesaiannya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon Watid Syahriar mengatakan, pihaknya sejak lima tahun lalu sudah mempermasalahkan terkait kualitas udara, baik di area pelabuhan sendiri, lingkungan sekitarnya dan sepanjang jalan yang dilalui truk pengangkut batubara.

Karena diyakininya 100 persen, bila digunakan alat pengukur kualitas udara, maka hasilnya pasti diatas ambang batas yang dapat ditolerir.

Pasalnya, pada aktivitas bongkar muatnya sendiri standar operasional prosedur (SOP) tidak dijalankan secara maksimal.

“Kita sudah beberapa kali sejak tahun 2015 mengundang Pelindo (IPC) dan KSOP yang bertanggungjawab di pelabuhan. Karena diketahui tingkat polusi udara dari dampak bongkar muat batubara. Mereka menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan SOP. Tapi kenyataannya saya kira tidak begitu,” jelas Watid kepada FC, Selasa (15/9).

Dan waktu itu, DPRD Kota Cirebon secara resmi meminta Pelindo dan KSOP untuk menutup aktivitas bongkar muat batubara.

Alat monitor kualitas udara

Nah, ada dinamika yang terjadi, pihak Pelindo dan KSOP berjanji memperbaiki SOP. Dan walikota membuka kembali aktifitas bongkar muat batubara.

Dan dari DPRD mensyaratkan beberapa hal, ini merupakan hasil hearing dengan Pelindo pusat, Dirjen Perhubungan Laut dan Kementerian Lingkungan Hidup, yakni disamping SOP diperbaiki, juga pemasangan alat monitor kualitas udara. Sehingga bukan saja DPRD, tapi semua bisa mengawasi tingkat kualitas udara di pelabuhan dan sekitarnya.

Dari Kementrian Lingkungan Hidup sendiri sudah pernah mengukur kualitas udara, dan hasilnya memang diatas ambang batas.

Pada perjalanannya, alat tersebut belum juga terpasang. Pihaknya, pada tahun 2018 kembali mengundang kedua pihak yang bertanggungjawab di pelabuhan. Mereka kembali menyatakan kesanggupannya.

“Dan janji pemasangan alat tersebut sampai sekarang belum dipenuhi juga,” ungkapnya.

Sebenarnya menurut Watid, pemasangan alat pengukur kualitas udara ini penting, guna meredam kegaduhan akibat adanya klaim terdampak debu batubara.

Bila alat ini dipasang, dan ternyata kualitas udara baik, maka klaim pihak yang terdampak bisa diredam. Tapi karena alatnya tidak ada, bisa terjadi kegaduhan seperti ini.

Sebenarnya, pihak DPRD maupun Pemkot Cirebon tidak perlu mengingat sampai merekomendasikan untuk menutup kegiatan tersebut. Karena pada setiap aktivitas bongkar muat batubara dimanapun, SOP nya wajib dilaksanakan.

Seperti yang tadi pemasangan alat pengukur kualitas udara dan penyemprotan air di area pelabuhan dan sepanjang jalan truk batubara.

“Ditambah lagi dengan ketidakjelasan masalah kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Jadi nanti kita jadwalkan pemanggilan dari Pelindo dan KSOP secepatnya,” imbuhnya.

Senada dengan Watid, Ketua DPRD Kota Cirebon Affiati menyampaikan, pihaknya akan menghadirkan semua pihak yang berkepentingan dalam masalah ini guna mengetahui permasalahan di lapangan seperti apa.

“Iya kita akan duduk bersama untuk menyelesaikan dan mencari solusinya,” tukasnya. (gus)