KAB. CIREBON, (FC).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) jeli dengan data kepesertaan BPJS JKN di Kabupaten Cirebon yang kini baru 62 persen.

Hal itu terungkap ketika Dinas Kesehatan melalukan rapat pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2019 bersama Pansus IV DPRD Kabupaten Cirebon, belum lama ini.

Anggota Pansus IV sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, H Rasida Edi Priyatna menggarisbawahi berkaitan dengan JKN yang dibiayai oleh APBD. Jumlahnya ada berapa. Kemudian, data penerima gandanya berapa. Sebab, sejauh ini ada ketidak singkronan data, yang belakangan mencuat, dipastikan akan terkena imbas.

“Jadi kami minta keterangannya. Sebenarnya ada berapa? Dinkes harus jeli dengan data kepesertaan BPJS JKN ini,” kata Rasida.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, jangan sampai terjadi pengeluaran anggaran yang tidak jelas peruntukannya. Karena ketika masih ada data ganda, anggaran yang dikeluarkan pun tidak akan terserap.

Karena kata dia, jumlahnya itu pun cukup besar. Nilainya mencapai Rp 1,7 miliar. Kalau tetap pemerintah mengeluarkannya, berarti tanpa ada orang sebagai penerimanya. Ujungnya menjadi Silpa.

“Diketahui di tahun 2020 rupanya sebanyak 42 ribu anggota BPJS JKN telah dinon aktifkan. Durasi waktu penonaktifannya selama 1 tahun. Kita mempertanyakannya ketika benar dilakukan, sudahkah dikonfirmasi! Ada pengecekan ke yang bersangkutan tidak? Kita ke BPJS itu, kepercayaannya sudah sangat kritis loh,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Hj Enny Suhaeni menyampaikan, dalam rapat pansus tersebut banyak yang menanyakan soal kepesertaan BPJS JKN yang baru 62 persen realisasinya.

Realisasi 62 persen itu, mengingat Silpa belum bisa dipergunakan. Padahal, Silpanya tersebut dari tahun 2014-2019.

“Itu anggarannya ada. Di masing-masing puskesmas. Belum bisa dipakai. Nanti, kita nunggu dari Kemendagri. Insya Allah tahun depan puskesmas sudah BLUD, Silpa JKN itu bisa dipakai. Jumlahnya Rp 145 miliar realisasinya baru Rp 90 miliar. Jadi baru 62 persen. Capaiannya masih sedikit,” kata Enny.

Menurutnya ketika puskesmas di Kabupaten Cirebon telah berstatus BLUD, secara otomatis programnya bisa dipergunakan.

“Itu otomatis, bisa digunakan untuk program kegiatan,” katanya. (Suhanan)