KAB. CIREBON, (FC).- Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Cirebon menyampaikan aspirasi mereka terkait ketimpangan kesejahteraan dan perhatian pemerintah daerah.

Aspirasi ini disampaikan kepada wakil rakyat di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon dalam audiensi yang digelar belum lama ini.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menegaskan bahwa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi tersebut.

“Kami akan sampaikan aspirasi ini kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan berupaya agar bisa masuk dalam pembahasan RAPBD 2026,” tegas Sophi.

Ia mengakui, saat ini pemerintah daerah sedang melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp85 miliar, yang difokuskan untuk perbaikan infrastruktur dan layanan kesehatan.

Namun demikian, perhatian terhadap tenaga pendidik madrasah tetap akan menjadi prioritas moral DPRD.

“Kami akan cari solusi agar kebutuhan guru madrasah tetap terakomodasi, meskipun dalam kondisi fiskal yang ketat,” ujarnya.

Sophi menutup pertemuan dengan komitmen bahwa DPRD Kabupaten Cirebon akan terus menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, termasuk dalam memperjuangkan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan keagamaan di daerah.

“Guru madrasah adalah pilar penting dalam membentuk generasi yang berakhlak dan berkarakter. Sudah sepantasnya mereka mendapat perhatian yang adil,” katanya.

Baca Juga: Hadiri Peringatan Maulid Nabi, Bambang: Kita Siapkan Bantuan Pondok Pesantren, Insentif Imam Masjid, dan Guru Madrasah

Sementara itu, Ketua PGM Indonesia Kabupaten Cirebon, Idris, menegaskan bahwa selama ini swasta masih merasa tertinggal dalam hal dukungan dan kebijakan pemerintah.

“Regulasi dan program lebih banyak berpihak ke madrasah negeri. Pengangkatan ASN pun sebagian besar dari guru madrasah negeri. Sementara guru madrasah swasta belum mendapatkan perhatian yang seimbang,” ujarnya.

Data yang disampaikan Idris menunjukkan bahwa dari sekitar 7.900 di Kabupaten Cirebon, lebih dari 6.000 di antaranya mengajar di swasta. Bahkan, lebih dari 90 persen madrasah di Cirebon dikelola oleh yayasan swasta.

Kondisi ini membuat peran guru madrasah swasta menjadi sangat vital bagi keberlangsungan pendidikan berbasis keagamaan di daerah. Namun, di sisi lain, kesejahteraan mereka masih jauh dari layak.

“Kami berharap ada kebijakan afirmatif, termasuk alokasi anggaran yang lebih berpihak kepada madrasah dan pesantren swasta,” tambah Idris.

Audiensi tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk menjaga komunikasi berkelanjutan antara DPRD dan PGM, sebagai langkah konkret menuju peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan bagi guru madrasah swasta di Kabupaten Cirebon. (Suhanan)