DKP3 Kota Cirebon Buka Kerjasama Antar Daerah Jaga Stabilitas Harga Pangan
KOTA CIREBON,(FC).- Langkah baru ditempuh Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3).
Dalam upaya menjaga pasokan dan kestabilan harga bahan pangan, DKP3 membuka ruang kerja sama antardaerah, menggandeng para pelaku usaha pangan dan kelompok tani dari luar wilayah.
Kepala DKP3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh mengatakan bahwa langkah kolaboratif ini menjadi strategi penting mengingat Kota Cirebon bukan daerah penghasil pangan, melainkan daerah konsumen.
“Kami membuka peluang distribusi pangan melalui kolaborasi antarpelaku usaha untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah kami,” ujar Elmi saat berbincang dengan media, Rabu (22/10/2025).
Menurut Elmi, sekitar 96 persen kebutuhan pangan masyarakat Kota Cirebon masih dipasok dari luar daerah, seperti Indramayu dan sekitarnya. Bahkan, produksi padi di wilayah kota hanya di bawah 1.000 ton per tahun, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan warga.
“Tingkat ketergantungan pangan masyarakat kota terhadap pasokan luar sangat tinggi. Ini menjadi kelemahan jika tidak ada perjanjian kerja sama dengan daerah produsen,” ucapnya.
Sebagai langkah awal, DKP3 merintis model kerja sama pangan melalui Warung Peduli Inflasi (Waduli), sebuah program hasil kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Cirebon.
Waduli kini dijadikan proyek percontohan atau pilot project untuk memperkuat distribusi pangan antardaerah.
Tak hanya berhenti di situ, DKP3 juga memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara pelaku usaha pangan Kota Cirebon dengan kelompok tani (gapoktan) dan distributor luar daerah.
Salah satunya dengan Gapoktan Sri Makmur di Indramayu yang akan memasok beras premium ke Cirebon.
“Kerja sama ini akan kami kembangkan untuk komoditas lain seperti telur, daging ayam, cabai, dan bawang,” jelas dia.
Agar program ini berkelanjutan, DKP3 tengah menyiapkan peraturan wali kota yang akan mengatur mekanisme fasilitasi distribusi pangan lintas daerah tersebut.
Dalam aturan itu juga akan dimasukkan skema subsidi biaya angkut dan kemasan bagi produk yang dijual melalui Waduli.
“Subsidi itu diberikan agar Waduli bisa menjual produk hasil kerja sama dengan harga di bawah harga pasar. Tujuannya untuk mengendalikan harga saat terjadi kenaikan,” katanya.
Dengan berbagai langkah kolaboratif itu, DKP3 berharap ketahanan pangan di Kota Cirebon semakin kuat.
Elmi optimistis, kerja sama antardaerah akan menjaga harga tetap stabil dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat sepanjang waktu.
“Kami ingin memastikan pasokan pangan di Kota Cirebon tetap terjamin dan masyarakat tidak terdampak signifikan saat harga di pasaran bergejolak,” ujarnya. (Agus)








Tinggalkan Balasan