KAB. CIREBON, (FC).- Kondisi lalulintas di sekitar kawasan industri Cirebon timur yang padat saat jam masuk dan pulang karyawan, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat sudah mengantisipasi sejak proses Amdal Lalin, atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas sebelum perusahaan dibangun, Dishub merekomendasikan agar perusahaan menyediakan angkutan karyawan.

Pegawai Dishub dari UPT IV Dishub Provinsi Jawa Barat, Edi kepada FC, Selasa (24/6/2025) menjelaskan, beberapa perusahaan yang berdiri di kawasan industri Cirebon timur hampir sebagian besar berada di ruas jalan Provinsi, Dishub Jabar sudah sejak awal mengantisipasi risiko kemacetan bila perusahaan yang bangun mulai beroperasi, terutama arus lalulintas karyawan ketika jam masuk dan pulang kerja karyawan.

Maka untuk antisipasi terjadinya kemacetan tersebut sejak awal telah merekomendasikan dalam proses amdal lalin agar perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap dampak lalulintas yang ditimbulkan, dengan meminimalisasinya melalui pengadaan angkutan karyawan.

Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan adalah perusahaan yang berada di jalan provinsi salah satunya PT Long Rich Indonesia, kata Edi, dalam rekomendasi amdal lalin Dishub Jabar memberikan sejumlah rekomendasi penting, mulai dari pengadaan bus antar jemput karyawan hingga pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Pihaknya selalu menyampaikan keluh kesahnya karena sudah beberapa kali menggelar pertemuan dengan perwakilan beberapa perusahaan tersebut, termasuk memfasilitasi rapat lintas instansi untuk membahas kewajiban perusahaan dalam mengatasi dampak sosial transportasi.

“Kita juga sudah temui dan diskusi langsung dengan perwakilan perusahaan-perusahaan. Termaauk Long Rich. Bahkan kita fasilitasi rapat dengan lintas OPD. Tapi dari hasilnya, hingga saat ini mereka belum memenuhi rekomendasi kita,” ujar Edi.

Edi menilai, dengan jumlah karyawan yang sangat besar, di PT Long Rich Indonesia, seharusnya menyediakan armada antar jemput bagi para pekerja.

Hal ini bukan hanya untuk efisiensi transportasi, tetapi juga untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalur provinsi akibat padatnya kendaraan pribadi milik karyawan. “Saya sudah rekomendasikan pengadaan bus karyawan, pekerja yang jumlahnya ribuan menjadi kebutuhan mendesak. Tapi mereka terkesan tidak mau repot, apalagi terkesan tidak mau keluar biaya tambahan,” katanya.

Menurut Edi, belum terealisasinya rekomendasi amdal lalin perusahaan mengadakan angkutan karyawan dengan alasan anggaran untuk membeli armada sendiri yang belum siap, padahal untuk teknis bisa saja melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan transportasi tersebut.

“Padahal itu bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Mereka enggan, karena mungkin tidak mau menanggung beban biaya. Ini jelas merugikan masyarakat dan karyawan itu sendiri,” tegasnnya.

Sampai saat ini, Edi menyayangkan sikap PT Long Rich yang tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi amdal lalin . Padahal, rekomendasi tersebut sudah diberikan secara resmi sebagai bentuk pengendalian dampak dari kegiatan perusahaan. “Amdal lalin memang perijinannya dari pusat. Tapi tanggung jawab pelaksanaannya di daerah. Temuan sudah kami sampaikan, tapi tidak ada progres berarti,” ujarnya.

Edi berharap, ke depan perusahaan-perusahaan besar seperti Long Rich tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga berperan aktif dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan, terutama soal transportasi dan dampak lalulintas yang ditimbulkan.

“Sebenarnya dalam hal ini, bukan kewenangan saya. Tapi ini kan saya kasih kisi-kisi dan masukan atau memberi informasi soal Dishub sudah melangkah. Dalam hal ini, kita tidak minta yang sulit. Tapi perusahaan harus punya komitmen. Karena yang terdampak bukan hanya mereka, tapi masyarakat luas,” tuturnya.

Pihaknya juga tak hanya urusan bus karyawan, pihaknya juga menyoroti soal kewajiban penyediaan lahan parkir untuk armada yang akan melayani karyawan. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut konkret dari pihak Long Rich.

Dishub juga telah menyampaikan bahwa jalan alternatif untuk pekerja sangat dibutuhkan dan sudah disurvei oleh pemerintah pusat, namun masih menunggu surat rekomendasi dari Pemda kepada Gubernur. “Dishub sudah dorong juga soal jalan alternatif. Tinggal menunggu Pemda mengajukan ke Gubernur. Tapi kalau pihak perusahaan tidak kooperatif, ya semuanya akan terhambat,” ujarnya.

Edi juga menambahkan, satu lagi catatan penting Dishub Jabar adalah terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) di sekitar kawasan Long Rich. Edi menyebut, pihaknya telah mengajukan usulan kerja sama pemeliharaan PJU dengan pihak perusahaan, karena fasilitas itu juga dinikmati oleh masyarakat sekitar.

“PJU itu bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi juga warga. Makanya kami minta ada tanggung jawab dari perusahaan untuk ikut merawat dan memperbaikinya,” jelas Edi. (Nawawi)