KAB. CIREBON, (FC).- Kondisi Jalan Sindanglaut – Lemahabang, tepatnya di Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dikeluhkan masyarakat, lantaran lubang besar di tengah jalan berbulan-bulan tidak ada perbaikan pemerintah daerah setempat.

Kondisi tersebut menjadi sorotan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Golkar, Diah Irwany Indriyati. Diah menegagskan, bahwa perbaikan gorong-gorong tidak boleh ditunda karena berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

“Soal perbaikan jembatan atau gorong-gorong yang amblas, kami prihatin. Kami akan tinjau dan akan kami usulkan untuk ditindaklanjuti, sehingga bisa berfungsi lagi dengan baik. Karena itu sangat membahayakan lalu lalang pengendara,” kata Diah, Kamis (11/12/2025).

Ia menambahkan, jika kerusakan tersebut berada dalam kewenangan Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, DPRD akan mendorong percepatan penanganannya. “Jika kewenangannya di Dinas PUTR, maka kami akan tindak lanjuti,” tegasnya.

Selain gorong-gorong amblas, trotoar di sepanjang jalan tersebut juga disoal warga. Trotoar yang seharusnya menjadi jalur pejalan kaki justru dipadati PKL, membuat masyarakat harus berjalan di badan jalan yang sudah sempit.

Bilboard Puskesmas Lemahabang yang berdiri tepat di tengah trotoar turut dinilai sebagai pemicu kesemrawutan. Posisi reklame yang menyalahi fungsi fasilitas umum membuat kawasan tersebut terlihat semrawut dan tidak aman.

Sumarji, warga Pengarengan yang berjualan persis di depan gorong-gorong ambruk, menyebut kerusakan tersebut kerap menyebabkan kecelakaan, terutama saat hujan.

“Soal jalan rusak itu, sering terjadi kecelakaan. Kalau hujan, air menggenang. Jalan rusak, gorong-gorong amblas, ditambah musim hujan. Maka kondisinya semakin parah,” ujarnya.

Ia menambahkan, kerusakan ini sudah berlangsung lama tanpa penanganan. “Pemerintah terkesan tidak peduli dengan amblas nya gorong-gorong di tengah jalan itu,” katanya.

Kesemrawutan trotoar dan jalan amblas di kawasan Sindanglaut–Lemahabang memunculkan banyak keluhan dari masyarakat.

Tokoh masyarakat setempat juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk penertiban PKL dan relokasi billboard yang menghalangi trotoar.

Masyarakat menilai pemerintah harus lebih responsif terhadap kondisi yang mengancam keselamatan dan kenyamanan publik. (Nawawi)