INDRAMAYU, (FC).- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu mempertanyakan anggaran penanganan Covid-19 di Indramayu yang berpedoman pada 21 regulasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDIP Indramayu, H. Abdul Rohman.

“Keseriusan Plt Bupati Indramayu dalam menangani wabah Covid-19 mulai dipertanyakan oleh warga. Cara pikirnya pun mulai digugat orang. Misalnya saja argumentasinya atas pertanyaan publik terkait dengan transparansi penggunaan anggaran,” ungkapnya

Menurut Rohman, mengenai dana kegiatan penanganan Covid 19 di Indramayu harusnya Plt Bupati jangan membangun argumentasi, mengingat 21 regulasi tersebut tidak singkron dengan apa yang dipertanyakan warga.

“Yang disoal warga ini sebenarnya kemana saja dana Covid itu disalurkan, dan seperti apakah bentuk kegiatannya,” ungkapnya

Rohman pun berpendapat bahwa Plt Bupati Indramayu dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 bermain dalam gelap, dan hanya mereka saja yang memegang lampu penerangnya.

Anggapan itu rasanya cukup masuk akal bila dikaitkan dengan Keputusan Plt Bupati untuk memperpanjang masa pemberlakuan PSBB Indramayu di tengah aturan Pemerintah yang sudah memasuki new normal.

“Artinya, ada indikasi bahwa perpanjangan masa PSBB di Indramayu bukan karena faktor Covid-19 itu sendiri, akan tetapi lebih karena belum terserapnya anggaran,” ujarnya

Misalnya, Rohman mencontohkan, anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) yang dianggarkan sebesar Rp100. 500.000.000 baru terserap sebesar Rp39.840.067.200 (atau baru terserap sekitar 39 persen). Maka dari itu Plt Bupati masih perlu waktu agar anggaran bisa terserap. Untuk itulah PSBB kemudian diperpanjang

Rohman menambahkan, melihat jumlah kasus Covid-19 di Indramayu yang tidak terlalu parah, mestinya Kabupaten kita ini sudah bisa mengikuti pola new normal agar geliat perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan sambil tetap mengikuti prosedur new normal itu.

Namun karena Plt Bupati dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sepertinya belum punya semacam “karangan bebas” agar anggaran bisa terserap maka, diperpanjanglah masa PSBB itu, dan tak menghiraukan jeritan masyarakatnya.

“Bahwa Plt Bupati tidak menghiraukan jeritan masyarakatnya tentu bukan ungkapan kosong. Buktinya, dari berbagai anggaran yang perlu refocusing serius, hanya anggaran Pilkada dan BLUD saja yang digeser,” ujarnya

Menurutnya, bicara BLUD adalah bicara soal layanan umum daerah. Yang paling vital adalah layanan rumah sakit seperti RSUD dan Puskesmas. Nah, disaat kondisi normal saja layanan RSUD dan Puskesmas sudah kurang optimal, lantas apa jadinya bila anggaran rumpun BLUD ini digeser?

“Tentu masyarakat Indramayu yang sakit akan terpental-pental dan tunggang-langgang. Itulah sebabnya hari ini kita masih perlu menggugat sisi gelap anggaran penanganan Covid-19 di Indramayu,” katanya. (Agus)