KAB. CIREBON, (FC).- DPD Partai Demokrat Jawa Barat, mengadakan konfigurasi struktur partai sampai tingkat Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) kecamatan di Cirebon, bertempat di Hotel Radiant Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Senin (15/12/2025).

Acara yang dihadiri hampir 800 kader dari 27 DPC dan 627 DPAC di Jawa Barat juga menjadi ajang untuk mempersiapkan tujuan besar Partai Demokrat pada pemilu tahun 2029.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, acara yang dihadiri oleh 800 kader dari seluruh kecamatan di Jawa Barat ini bertujuan memantapkan konsolidasi untuk meningkatkan peran dan fungsi Partai Demokrat sebagai bagian penting dalam mensejahterakan rakyat serta mendukung program-program inti Presiden Prabowo Subianto di daerah.

“Kita hadir secara struktural, baik yang sudah di DPRD maupun yang belum, untuk merumuskan dan menyatukan kembali tekad, keinginan, dan nilai-nilai perjuangan yang dibangun oleh para pendahulu Partai Demokrat,” ujar Herman.

Ia menekankan bahwa perjalanan perjuangan di tanah keramat Cirebon yang penuh dengan sejarah menjadi nilai tambah bagi kader untuk membangun semangat baru.

“Menyatukan pikiran dan hati tidak mudah, tapi mudah-mudahan di sini kita bisa membangun soliditas dan solidaritas antar kader – satu langkah, satu tujuan, kita punya strategi-strategi yang tidak perlu dibuka semuanya di sini, yang penting semangat kader bulat dan sudah mendekatkan diri untuk meraih kemenangan ke depan,” jelas Herman.

Dalam acara tersebut, Herman juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum Partai Demokrat yang menekankan bahwa peran serta partai tidak hanya berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau DPD, melainkan lebih banyak terletak pada DPC dan garis terdepan yaitu Badan Pengurus Harian Cabang (BPHC) serta kader di kecamatan dan DPAC.

“Kami telah memberikan kewenangan kepada Dewan Pembinaan Anak Cabang (DPAC) untuk merekrut dan mengecaskan pengurus di tingkat tanah ranting, RW, bahkan RT. Struktur ini wajib terbentuk di seluruh kepengurusan Partai Demokrat,” ungkapnya.

Herman mengakui bahwa masih ada beberapa daerah yang sudah memiliki struktur tanah ranting tapi masih bolong-bolong. “Ada amanah yang harus dijalankan oleh seluruh kader dari tingkat tertinggi sampai anak ranting. Kita harus memastikan tidak ada celah dalam struktur kepengurusan,” katanya.

Terkait kewenangan DPAC yang selama ini belum diberi wewenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK), Herman menyatakan bahwa pihaknya akan segera merumuskan dan mengeluarkan pedoman teknis (juklak juknis). “Sesuai AD/ART, SK biasanya dikeluarkan oleh struktur satu tingkat di atas. Tapi untuk keperluan membangun struktur di RW dan anak ranting, kita akan berikan kewenangan kepada DPAC untuk mengeluarkan SK. Dengan ini, harapannya DPC dan DPAC akan lebih semangat dalam membangun jaringan,” jelasnya.

Mengenai wacana pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan ditarik ke DPRD, Herman menyatakan bahwa Partai Demokrat masih dalam tahap pembahasan dan mempertimbangkan keuntungan serta kerugiannya. “Kita akan lebih banyak mendengar aspirasi rakyat – ke mana arah dan harapan masyarakat terkait pilihan sistem pemilihan,” katanya.

Ia menekankan bahwa Partai Demokrat akan selalu berdampingan dengan rakyat. “Kalau rakyat lebih banyak memilih Pilkada langsung, Demokrat pasti akan bersama-sama rakyat menentukan secara langsung. Tapi kalau kemudian pemilihan melalui DPRD lebih tepat, kita juga akan mempertimbangkannya untuk mengubah sistem,” ungkapnya.

Herman menjelaskan bahwa sampai saat ini, Partai Demokrat belum mencapai keputusan akhir atau konsensus dengan partai-partai lain dalam koalisi terkait sistem pemilihan Pilkada. “Ini menjadi perjuangan bersama, terutama dengan partai-partai yang sekarang dalam koalisi. Kita akan mencari yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.

Mengenai pengalaman di tahun 2014, ketika DPR RI pernah memutuskan Pilkada melalui DPRD, Herman mengingatkan bahwa kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pilkada langsung atas tekanan aspirasi rakyat yang sangat besar. “Sekarang situasi dan kondisinya berbeda, jadi kita harus mengkalkulasi ulang, mengkaji, dan nanti pada saatnya akan menentukan yang terbaik,” jelasnya.

Terkait Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pileg Daerah), Herman menyatakan bahwa belum ada update terbaru karena semua pihak masih dalam tahap menjaring aspirasi masyarakat dan mendalami sistem dengan pakar. “Kita sedang mempelajari berbagai aspek, termasuk implikasi dari setiap kebijakan yang akan diambil,” katanya.

Ia juga menyentuh tentang wacana koalisi permanen yang sedang beredar. “Wacana itu juga harus kita kaji dengan cermat – untung ruginya, baik buruknya. Semua pertimbangan selalu mengutamakan aspirasi dan harapan rakyat,” tegas Herman.

Acara konfigurasi yang berlangsung penuh semangat diharapkan mampu memperkuat jaringan kader Partai Demokrat di Jawa Barat dan mempersiapkan langkah-langkah strategis menuju pemilu 2029 serta berbagai pemilihan kepemimpinan di daerah. (Nawawi)