Buruh Majalengka Minta UMK Naik 27,4 Persen
Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/slawipos/tintabiru.com/wp-content/themes/liputanwp/template-parts/single/single-desktop.php on line 79
MAJALENGKA, (FC).- Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang ada di Kabupaten Majalengka, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Majalengka pada Rabu (10/11).
Aksi yang dilakukan oleh para buruh tersebut untuk meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 27,4 persen.
Pantauan wartawan di lokasi, puluhan buruh dari beberapa pabrik di Majalengka ini tiba di depan Kantor Bupati sekitar pukul 09.30 WIB, dengan pengawal ketat petugas dari Polres Majalengka.
Setibanya di lokasi, mereka secara bergantian langsung menggelar orasi di atas mobil komando.
Dalam orasinya, puluhan buruh ini meminta pemerintah untuk menetapkan upah layak yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Mereka meminta UMK di Majalengka tahun 2022 dinaikkan sebesar 27,4 persen, atau sekitar Rp550 ribu.
“Kedatangan kami kesini meminta kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menetapkan upah yang layak bagi buruh sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak (KHL),” kata Ricky Sulaiman, salah satu perwakilan buruh kepada wartawan saat diwawancarai.
Ricky mengungkapkan pihaknya telah melakukan survei ke 3 pasar induk yang ada di Majalengka.
Dari hasil survei itu FSPMI menuntut adanya kenaikan UMK tahun 2022 sebesar 27,4 persen.
“Kita tidak muluk-muluk, yang penting sesuai standar KHL. Kita tadi membawa hasil survei di 3 pasar induk yang kenaikannya kita harapkan itu 27,4 persen atau secara nominal Rp550 ribu. Itu tuntutan kita. Dengan kenaikan itu berarti UMK Majalengka di tahun 2022 kita minta sebesar Rp2.559.000,” tutur Ricky.
Masih dikatakannya, perwakilan buruh yang sempat beraudiensi dengan pihak Pemkab Majalengka menyatakan akan berjuang meminta kenaikan UMK di rapat pleno Dewan Pengupahan.
Namun lantaran FSPMI belum termasuk ke dalam anggota Dewan Pengupahan, pihaknya akan menitipkan aspirasi tersebut ke serikat pekerja lainnya yakni SPSI.
“Jadi kita akan menitipkan aspirasi kita ke mereka (SPSI,-red) di rapat pleno. Kalau hasilnya di luar ekspektasi, kita akan sowan lagi ke Pemkab Majalengka sampai tuntutan para buruh terkait kenaikan UMK terkabukan,” pungkas Ricky.
Selain menuntut kenaikan UMK tahun 2022, puluhan buruh juga meminta pemerintah untuk segera mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta menolak PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sementara itu, Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D Mardiana seusai menerima perwakilan para buruh menegaskan, penentuan UMK tahun 2022 nanti akan diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pengupahan.
Oleh sebab itu, Tarsono meminta para buruh untuk memperjuangkan tuntutan tersebut di rapat pleno nanti.
“Kita ada Dewan Pengupahan yang merupakan sarana kita untuk bermusyawarah menentukan upah. Hasil pertemuan dengan buruh tadi akan memaksimalkan rapat pleno nanti dengan mengundang perwakilan buruh,” kata Tarsono.
Namun ditegaskan Wabup Tarsono terkait permintaan buruh yang ingin mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta menolak PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, itu diluar kewenangannya. Karena saat ini permasalahan tersebut sedang bergulir di MK. (Munadi)








Tinggalkan Balasan