Bupati Masih Kaji Perbup Gema Sadulur
Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/slawipos/tintabiru.com/wp-content/themes/liputanwp/template-parts/single/single-desktop.php on line 79
KUNINGAN, (FC).- Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sejak awal tahun 2019 telah melakukan pembahasan permasalahan kesejahteraan sosial, dengan mengundang dinas-dinas terkait bersama Jaring Pengaman Ummat (JPU) untuk melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang penanganan bantuan sosial bagi masyarakat dhuafa yang selama ini lolos dari program-program bantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
Dengan akan dikeluarkannya Perbup tentang penanggulangan sosial untuk masyarakat miskin yang masuk ke kategori zona merah yang akan membangun komitmen dan kesepahaman bahwa kelompok termiskin ini harus dibantu secara sistemik bukan bantuan yang sifatnya sporadis dari setiap SKPD.
Pembahasan rancangan Perbup ini sebagai upaya untuk menyusun sebuah payung hukum agar dapat melangkah untuk penanggulangan masalah sosial bagi warga yang selama ini benar-benar membutuhkan dan belum terbantu karena kendala-kendala aturan itu sendiri.
Namun sudah hampir setahun dari awal pembahasan, Peraturan Bupati (Perbub) tentang penanganan bantuan sosial yang nantinya disebut Gema Sadulur ini belum juga kunjung ada realisasinya.
Padahal dalam Jawaban Bupati saat Sidang Paripurna di DPRD Kuningan saat membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Perihal APBD Tahun Anggaran 2020, disitu dijelaskan secara tegas bahwa kegiatan Gema Sadulur adalah salah satu program untuk mewujudkan visi Kuningan Makmur dengan misi ketiga yaitu mewujudkan manajemen layanan pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan dalam menciptakan SDM Nu Sajati.
“Sudah 3 kali saya hadir memenuhi undangan rapat mewakili JPU untuk merumuskan Perbup, namun sampai sekarang hampir setahun belum juga terbit, malah semakin tidak jelas kelanjutannya,” ujar salah seorang penggiat sosial, Amar Thohir.
Menurut Amar, sangat dibutuhkan aturan sebagai payung hukum agar SKPD dapat bergerak menangani masalah masyarakat miskin.
Menurutnya, selama ini dinas terkait selalu terbentur dengan birokrasi saat harus memberikan bantuan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan.
Terpisah, Bupati Kuningan H. Acep Purnama saat diminta tanggapan terkait Gema Sadulur mengatakan, Perbup tentang Gema Sadulur masih harus dikaji dulu. Bupati tidak mau ketika Gema Sadulur sudah dibentuk terus diam tidak bergerak.
“Belum, jalan saja dulu sama-sama jalan, perlu kajian dulu jangan sampai Tukcing habis dibentuk terus cicing,” jelas Bupati.
Terkait tudingan beberapa pihak yang menuduh Pemda tidak berbuat apa-apa untuk penanganan penanggulangan sosial untuk masyarakat miskin, Bupati berharap semua pihak untuk bersikap arif dan bijaksana, Pemda Kuningan selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk penanggulangan sosial untuk masyarakat miskin.
“Hanya tidak mungkin ada satu daerah, satu wilayah, satu negara yang bisa menangani semua persoalan di masyarakatnya, jadi wajar kalau itu muncul-muncul (masalah sosial), ya saya mohon sikapi dengan arif dan bijaksana, kalau kitanya (Pemda) diam seribu bahasa tidak pernah berbuat, baru boleh disalahkan, kita sudah banyak berbuat sesuatu,” lanjut Bupati.
Untuk Gema Sadulur, Bupati mengaku masih menunggu konsep yang jelas terlebih dahulu terkait penanganan bantuan sosial bagi masyarakat dhuafa yang selama ini benar-benar membutuhkan
“Silahkan konsepnya yang jelas dulu,” pungkas Acep
Semoga Perbup terkait Gema Sadulur ini tidak hanya berupa Gema yang tidak berwujud tapi segera terealisasikan, dan lamanya waktu pembahasannya dikarenakan keinginan untuk menciptakan payung hukum yang ‘handal’ dalam penanganan sistematis permasalahan kesejahteraan sosial, bukan dikarenakan ketidakseriusan dalam usaha mewujudkan payung hukum tersebut. (Bambang)








Tinggalkan Balasan