MAJALENGKA, (FC). – Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Majalengka diketahui masuk sebagai calon penerima Bansos BPNT. Mereka diketahui berasal dari berbagai dinas yang ada.

Diketahuinya puluhan ASN di Kabupaten Majalengka menerima Bansos dari pemerintah yang masuk via rekening, setelah adanya pemeriksaan dari BPK beberapa waktu lalu.

Bupati Majalengka Karna Sobahi langsung merespon atas temuan BPK tersebut.

Pihaknya akan segera mengklarifikasi terkait adanya puluhan ASN yang diduga masuk sebagai penerima Bansos.

Ditegaskan Bupati Karna, bahwa ASN tidak selayaknya untuk mendapatkan Bansos dari pemerintah.

Karena masyarakat diluar ASN juga masih banyak yang harus diperhatikan.

“Informasinya ada 78 ASN yang diduga telah menerima bansos. Nanti kita akan tindaklanjuti, klarifikasi ceritanya gimana. Kita kan taunya udah ada ASN terima bansos, baik dari Disdik, dari dinas Kesehatan juga ada, banyak itu. Nanti akan sampaikan ke Mensos, kaya apa tindaklanjutnya. Masa iya harus terima Bansos,  kan masih banyak orang yang masih butuh kok,” ujar Karna Sobahi, Selasa (30/11).

Terpisah, Sekretaris Daerah Majalengka, Eman Suherman mengatakan, masuknya puluhan ASN sebagai penerima Bansos itu pemicunya bisa beragam.

Bisa kesalahan pada NIK, jelas dia, bisa jadi salah satu pemicu kasus itu.

“Pemicunya bisa beberapa hal. Termasuk ada juga (dari program) Sapa Warga kan. Mereka bisa langsung entry,” ucap Eman.

Terkait hal itu, Sekda menyampaikan, kepada ASN yang namanya masuk sebagai penerima Bansos, untuk segera menghentikan.

Ketika sudah terlanjur ditransfer, Eman meminta agar tidak dicairkan.

“Itu hanya Rp 200 ribu per bulan untuk program BPNT. Tidak ada kewajiban mengembalikan, hanya mengundurkan diri dari penerima. Kalau ada yang sudah kadong (terlanjur) ditransfer, mohon tidak dicairkan,” jelas dia.

Terkait asal Dinas para ASN yang masuk sebagai penerima Bansos, Sekda menjelaskan beragam.

Namun, dia memastikan ASN yang masuk sebagai penerima Bansos itu bukan dari kalangan yang memiliki posisi strategis di pemerintahan. “Nggak, nggak ada dari posisi strategis. Kalau asal dinasnya, beragam,” pungkas Sekda Eman. (Munadi)