KAB. CIREBON, (FC).- Bupati Cirebon, H Imron memastikan pelaksanaan Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak tahun 2023 yang diikuti 100 desa akan tetap dilaksanakan sesuai arahan Kemendagri, hal itu menanggapi pernyataan anggota DPR RI, Herman Khaeron yang berharap pilwu sebaiknya ditunda.

Menurutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, bahwasanya pelaksanaan pilwu serentak tahun 2023 di Kabupaten Cirebon tetap dijalankan sesuai dengan yang sudah diprogramkan.

“Kalau aturan itu harus kita jalankan, sebelum ada aturan baru yang meng-handlenya, kalau tidak ada aturan itu ya harus tetap dijalankan,” katanya, Selasa (22/8).

Imron menambahkan, permasalahan bukan pada besar kecilnya anggaran yang dikeluarkan, namun pilwu itu sendiri sudah diprogramkan dan sesuai instruksi dari Kemendagri. “Kalau tidak dilaksanakan, yang menjadi dasar aturannya mana, kan belum ada aturannya,” jelas Imron.

Imron menyebut, proses revisi undang-undang desa masih berproses dan rancangannya pun masih dalam pembahasan,  jadi diperkirakan akhir tahun ini juga sepertinya masih belum diputuskan. “Kita sudah berkoordinasi dan pelaksanaan pilwu 2023 harus tetap dilaksanakan,” tandasnya .

Ditambahkannya, pihaknya akan tetap mengikuti aturan, selagi memang belum ada aturan baru yang mengikat. “Jadi sebelum ada aturan baru  kita ngikuti aturan,  jika nanti  ada aturan baru ya kita tinggal ngikutin aturan baru,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron berharap agar pelaksanaan pemilihan kuwu (pilwu) serentak di Kabupaten Cirebon seharusnya ditunda dahulu karena sejalan dengan pelaksanaan Revisi Undang-Undang Desa.

Menurut Hero, panggilan Herman Khaeron, bahwa dirinya yang terlibat langsung di badan legislasi telah menuntaskan apa yang menjadi inisiatif DPR dan sudah dikirimkan ke pemerintah, saat ini DPR masih menunggu daftar isian masalah (DIM) dan amanat presiden (Ampres) yang akan menunjuk menteri siapa saja yang akan disertakan klausulnya adalah revisi masa jabatan kuwu menjadi 2 kali 9 tahun, peningkatan dana desa dan termasuk di dalamnya adalah kepastian jabatan perangkat desa.

“Ini adalah satu rangkaian penting dalam Undang-Undang Desa, kami tinggal menunggu apakah pemerintah setuju revisi yang diajukan oleh DPR, nanti akan tercermin dalam daftar isian masalah yang penting nantinya akan dibahas,” ungkapnya, kemarin.

Menurut Hero, di Kabupaten Cirebon ada 100 desa yang akan melaksanakan pilwu, dalam hal tersebut pihaknya berharap agar pelaksanaan pilwu ditunda dahulu jangan sampai tiba-tiba ada perubahan undang-undang dan mulai diberlakuan, tetapi sudah pemilihan kuwu tentu itu akan membuang-buang anggaran, yang kedua kalau sudah digelar pelaksanaan pilwu kemudian revisi undang-undang tersebut disahkan, berdampak bola pada para kuwu yang sudah 6 tahun menjalankan tugas dan hanya menunggu satu bulan untuk menunggu pengesahan revisi undang-undang desa, namun mereka harus kehilangan mendapatkan penambahan masa jabatan hingga 9 tahun karena harus mengeluarkan tenaga dan kos anggaran dalam kontestasi pemilihan kuwu.

“Hal ini yang harus dipikirkan oleh bupati, sehingga bupati juga bisa mengeluarkan kebijakan yang pas untuk masyarakatnya dan juga aparat pemerintah desa,” katanya.

Lanjut menurut Hero, kebijakan bupati tersebut selain menghemat anggaran daerah, juga bijak dalam menerima aspirasi masyarakatnya, jangan sampai kebijakan tersebut menjadi chaos atau menjadi akibat ketidakpastian kelanjutan pilwu serentak tersebut, sehingga dirinya berharap agar kebijakan tersebut dipertimbangkan, dirinya mengetahui landasan yang membuat Bupati Cirebon tetap melaksanakan pilwu serentak tersebut adalah edaran dari Kemendagri yang berisi bahwa kebijakan dilanjut atau ditundanya pelaksanaan pilwu tersebut diserahkan kembali kepada daerah masing-masing, maka kebijakan tersebut harusnya sejalan dengan proses revisi undang-undang desa yang sedang berjalan.

“Kalau undang-undang telah diketok palu dalam paripurna kedua itu secara otomatis sudah berlaku, kecuali ada hal-hal teknis yang merujuk kepada peraturan presiden, maka harus menunggu, tetapi pasal-pasal yang akan direvisi tersebut menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah maka langsung berlaku saat itu,” tegasnya. (Nawawi)