Bupati Dian Tegaskan Larangan Gagal Bayar di Tahun 2025
KUNINGAN, (FC).- Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, mengeluarkan instruksi tegas agar tidak ada lagi kejadian gagal bayar pada Tahun Anggaran 2025.
Pesan keras itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Daerah di Diva Pujasera, Kasturi, Senin (8/12/2025).
Sejak awal forum, Dian langsung menyoroti persoalan anggaran sebagai isu paling krusial.
“Semua bermula dari anggaran. Tahun 2025 tidak boleh ada gagal bayar. Saya sudah putuskan ke TAPD, tidak boleh terjadi gagal bayar,” tegasnya, memberi penanda bahwa tidak ada toleransi terhadap kelalaian fiskal.
Bupati menegaskan, penyelesaian gagal bayar yang terjadi pada 2024 harus menjadi pelajaran besar. Ia menilai, berbagai capaian pembangunan akan kehilangan makna jika pemerintah kembali menanggung tunggakan.
Sorotan Bupati semakin tajam setelah BPKAD melaporkan potensi defisit mencapai Rp52 miliar, yang berpotensi menyeret daerah kembali pada situasi gagal bayar untuk keempat kalinya.
Menanggapi hal itu, Dian memerintahkan Bapenda dan perangkat daerah penghasil pendapatan untuk bergerak cepat. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap BPHTB, PBB, retribusi parkir, hingga pemanfaatan aset seperti GOR Ewangga untuk menggenjot pendapatan daerah.
Tak hanya pendapatan, Bupati menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam proses pengadaan.
Bagian Barang dan Jasa diminta tidak membuka tender tanpa persetujuan pimpinan dan koordinasi ketat dengan BPKAD. Instruksi tegas juga diarahkan kepada seluruh ASN agar fokus bekerja profesional, bukan mengejar pencitraan.
“Birokrat jalankan tugas, bukan cari popularitas,” tandasnya.
Menutup arahannya, Dian menyebut 2025 sebagai tahun konsolidasi keuangan dan penguatan tata kelola.
Ia meminta setiap perangkat daerah menyusun langkah konkret agar stabilitas fiskal terjaga dan seluruh program pembangunan dapat berlanjut tanpa hambatan anggaran. (Angga)








Tinggalkan Balasan