Bupati Cirebon Tetapkan Cirebon Status Tanggap Darurat COVID-19
Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/slawipos/tintabiru.com/wp-content/themes/liputanwp/template-parts/single/single-desktop.php on line 79
KAB. CIREBON, (FC).- Bupati Cirebon dan Forkopimda Kabupaten Cirebon serta didampingi Kepala SKPD dan Direktur RSUD melaporkan terkait perkembangan coronavirus disease (COVID-19) kepada Gubernur Jawa Barat melalui video conference (vicon) di ruang command center, Senin (16/3).
Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, HM Ridwan Kamil bahwa Kabupaten Cirebon telah resmi menetapkan pandemi COVID-19 di Kabupaten Cirebon dengan status tanggap darurat non bencana alam.
Penetapan status tersebut sudah ditandatanganinya.
“Masa tanggap darurat itu ditetapkan sejak tanggal 16 sampai 29 Maret 2020. Selain itu saya juga mengimbau kepada masyarakat dalam masa tanggap darurat non bencana alam, juga memberikan edaran ke sekolah-sekolah siswanya harus belajar dirumah,” kata Imron Rosyadi, Senin (16/3).
Surat edaran untuk internal dengan nomor 442.12/642/Dinkes itu, salah satu poinnya menyebutkan bahwa area publik milik Pemerintah Kabupaten Cirebon ditutup sementara.
Area publik yang ditutup itu yakni Hutan Kota Sumber, Taman Pataraksa, Car Free Day, Taman PKK, Stadion Ranggajati, Alun-Alun Kecamatan dan GOR lainnya yang merupkan milik pemerintah.
“Selain itu juga berbagai kegiatan yang diadakan Pemerintah Kabupaten Cirebon atau pihak lain yang melibatkan massa dalam jumlah banyak juga dihentikan sementara. Karena ini adalah sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona lebih luas,” ungkap Imron.
Disinggung soal beberapa alamat PDP yang banyak beredar di masyarakat, Bupati justru mempertanyakan sumber data yang dimiliki masyarakat tersebut. Pasalnya, kata Bupati, sejauh ini Pemda mengikuti aturan untuk melindungi identitas pasien. “Karena yang sakitpun perlu kita lindungi kemudian kita obati,” kata Imron.
Untuk itu, Bupati mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan isu-isu yang tidak valid. Selain itu, Bupati meminta masyarakat untuk tetap waspada dan tidak perlu takut berlebihan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni mengharapkan semua pasien yang dalam pemantauan selama 14 hari ini supaya mereka mengurangi interaksi dengan masyarakat lain.
Pemerintah diharapkan untuk memberikan kebutuhan mereka selama 14 hari itu, mulai dari beras, minyak, gula, telor dan lainnya.
“Kira-kira berapa nominal bantuannya, kita belum dapat arahan. Mudah-mudahan dengan diliburkannya semua aktivitas yang berhubungan dengan orang banyak juga ditiadakan mudah-mudahan bisa berkurang,” kata Enny Suhaeni.
Dijelaskan Enny, alasan pemerintah menetapkan tanggap darurat, karena sampai hari ini dalam pengawasan 6 orang dan yang positif 1 orang, kemudian dalam pemantauan ada 72 orang.
“Karena memang di Kabupaten Cirebon sendiri itu ada beberapa orang yang keluar masuk ke Jakarta atau kota-kota lain, itu penyebabnya,” tandas Enny. (Ghofar)








Tinggalkan Balasan