KAB. CIREBON, (FC).- Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menilai dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diarahkan pada transformasi ekonomi dan sosial masyarakat.

Pemerintah, menurut dia, tidak hanya berupaya memperbaiki kesejahteraan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi, pemerataan pendidikan, dan perubahan pola pikir masyarakat miskin.

Hal itu disampaikan Budiman saat menghadiri tasyakuran dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama para masyayikh Pondok Pesantren Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Selasa (20/10) malam.

Budiman mengatakan, pendekatan pemerintah dalam menangani kemiskinan perlu melampaui pemberian bantuan sosial.

Masyarakat miskin, kata dia, harus mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, menghasilkan produk, dan menciptakan nilai tambah melalui kegiatan ekonomi produktif.

“Transformatif itu bukan cuma menambah atau memperbaiki, tetapi mengajak hijrah, mengajak transformasi. Itu bedanya,” ujar Budiman kepada awak media.

Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah, di antaranya Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Program-program tersebut dinilai dapat menjadi instrumen untuk memperluas akses pelayanan dasar sekaligus membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Menurut Budiman, koperasi memiliki peran penting dalam mengubah posisi masyarakat miskin dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mampu menghasilkan barang dan jasa bernilai tambah.

“Tadinya rakyat miskin sekadar menerima bantuan sosial. Hari ini rakyat miskin dilatih agar bisa menciptakan nilai tambah, bisa menciptakan produk. Itu lewat koperasi,” katanya.

Selain penguatan ekonomi, Budiman menyoroti pemerataan akses pendidikan berkualitas. Ia menyebut pembangunan Sekolah Rakyat, sekolah unggulan Garuda, dan rencana pengembangan sekolah nasional terintegrasi di kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia menilai fasilitas pendidikan berkualitas selama ini belum dapat diakses secara merata, terutama oleh masyarakat di pedesaan dan keluarga berpenghasilan rendah.

Karena itu, pemerataan pendidikan perlu disertai penyediaan fasilitas pendukung, mulai dari laboratorium, sarana pembelajaran modern hingga transportasi sekolah.

“Dulu, kemudahan seperti ini hanya bisa dinikmati anak-anak orang kaya. Namun, di era Pak Prabowo, anak-anak orang biasa juga diharapkan bisa mengalami hal yang sama,” ungkapnya.

Di sektor ekonomi pesisir, Budiman juga menyinggung pengembangan kampung nelayan, penyediaan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage, serta peluang kepemilikan saham bagi nelayan dalam usaha ekonomi bersama.

Upaya tersebut, menurut dia, perlu ditopang penguatan koperasi dan jalur distribusi kebutuhan pokok, termasuk pangan dan gas, agar masyarakat di wilayah pedesaan memiliki akses yang lebih luas terhadap kebutuhan dasar sekaligus peluang usaha.

Budiman menegaskan, transformasi yang dimaksud bukan hanya menyangkut perubahan kebijakan, melainkan juga pembentukan pola pikir dan budaya masyarakat agar lebih produktif, inovatif, serta memiliki jiwa kewirausahaan.

“Orang hijrah itu pindah alam, pindah cara berpikir, pindah kultur. Ini transformasi ekonomi, bukan sekadar perbaikan,” tegasnya.

Ia berharap program-program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Menurut Budiman, perubahan struktur ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan waktu panjang sehingga tidak cukup hanya mengandalkan program dalam dua atau lima tahun.

“Kalau saya pribadi, harapannya bisa lanjut lagi, karena yang dikerjakan Pak Prabowo ini tidak cukup dalam dua tahun, tidak cukup dalam lima tahun, bahkan minimal 25 tahun,” katanya.

Budiman berharap keberlanjutan program pemerintah dapat membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan masyarakat pedesaan untuk mengakses ilmu pengetahuan modern, mengembangkan keterampilan, serta menciptakan peluang ekonomi.

Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. (Johan)