KOTA CIREBON, (FC).- Hampir dua tahun Bus Rapid Transit (BRT) milik Pemkot Cirebon belum beroperasi juga. Sepuluh unit BRT tersebut saat ini masih terparkir rapih di halaman belakang Kantor Dinas Perhubungan (Dishub Kota) Cirebon.

Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati tidak mau tinggal diam dengan kondisi ini. BRT yang telah dia perjuangkan kehadirannya, harus segera beroperasi. Selain itu dia tidak ingin kehilangan momentum dan kepercayaan dari pusat karena belum beroperasinya BRT ini.

Untuk itu Eti sengaja datang ke Gedung Sate Bandung, guna menemui Sekda Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja, Rabu (8/7), bersama dengan Kepala BP4D Arif Kurniawan, Kepala UPTD PPP LLAJ Wilayah IV Abduh Hamzah dan pejabat lainnya. Eti meminta arahan dan solusi atas pengoperasian BRT ini.

“Iya kita berkonsultasi dan diskusi dengan Pak Sekda Jabar. Guna membahas bersama terkait BRT bantuan dari Kementerian Perhubungan ini,” jelasnya kepada FC, Kamis (9/7).

Dikatakan Eti, Sekda Jabar meminta Pemkot Cirebon untuk lebih dahulu melakukan kajian secara komprehensif. Kajian pada semua segi, seperti sosial, ekonomi, adanya resistensi dari angkutan lainnya. Dari segi teknis kesiapan sarana dan prasarana dan hak lainnya.

Sekda juga memberikan petunjuk, agar BRT sebelum beroperasi penuh harus dilakukan uji coba dulu di dalam Kota Cirebon. Terutama rencana rute yang akan ditempuhnya.

“Intinya ini masih akan dikaji pemrov untuk bagaimana baiknya BRT ini bisa beroperasi. Harapan kami juga BRT ini nantinya terintegrasi dengan wilayah sekitar Cirebon. Yang akan memajukan kepariwisataan selain juga fungsi tranportasinya,” imbuhnya.

Sementara Kepala BP4D Arif Kurniawan menambahkan, terkait pengelolaan BRT, rencananya akan diserahkan pengelolaannya kepada pihak Propinsi Jawa Barat. Dengan pertimbangan wilayah pelayanan yang relatif sempit kalau hanya untuk Kota Cirebon.

“Jadi diusulkan untuk melayani regional wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon, serta titik point ke Bandara BIJB Kertajati,” ungkapnya.

Sekda Jabar juga menyampaikan, perlu ada kajian terlebih dahulu, kajian singkat saja, karena harus memperhitungkan aspek sosial terutama resistensi dengan moda angkutan umum yg sudah ada. Kemudian rute bus, dan pengenaan tarifnya.

“Kalau Kota Cirebon sudah punya kajian terkait BRT tersebut maka bisa menjadi pelengkap usulan ke Provinsi Jabar,” cetusnya.

Diinformasikanya, ada rapat lanjutan yang dilaksanakan tadi pagi. Intinya karena untuk pengelolaan BRT ini sudah ditunjuk PD Pembangunan sebagai pengelola, dan sudah ada operatornya maka harus dilakukan rapat terlebih dahulu dgn dua pihak tersebut.

“Berdasarkan hasil rapat tersebut maka akan dilakukan korespondensi dari Kota Cirebon kepada Provinsi Jawa Barat terkait pengelolaan BRT tersebut. Apalagi wilayah Ciayumajakuning tidak memiliki SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal). Jadi tepat apabila dikelola oleh pihak Propinsi Jabar,” tandasnya. (Gus)