KUNINGAN, (FC).- Panitia Khusus (Pansus) “gagal bayar” sedang bergulir, namun ada dorongan agar agenda tersebut di gelar secara terbuka untuk umum, jika tidak agenda Pansus “gagal bayar” dianggap hanyalah drama politik belaka.

Seperti diungkapkan Pengamat Politik Kuningan, Boy Sandi Kartanegara bahwa Pansus harus berjalan secara profesional, namun agar publik mengetahui permasalahan seperti yang diharapkan maka pelaksanaan Pansus harus dibuka untuk umum.

“Supaya publik tau, buka saja untuk umum Pansusnya, agar menghindari asumsi negatif masyarakat bahwa Pansus dijadikan alat “dagang” atau jadi alat “tawar” para yang terhormat yang ada di Gedung Ancaran itu,” ungkap Boy. Senin (20/2).

Jika Pansus bisa di gelar secara terbuka, menurut Boy, rakyat akan bisa mengakses, jadi memahami masalah yang terjadi, mengetahui mana yang benar dan salah.

“Yang di bahas ini kan uang publik, masa publik gak boleh tahu. Setidaknya dengan terbuka masyarakat teredukasi dan lebih jernih informasi yang didapat,” ujar Boy.

Jika pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sedang melaksanakan Pansus enggan terbuka, bagi Boy memang kewenangan di internal DPRD, tapi publik bisa menilai sendiri kenapa engga terbuka.

“Jadi aneh saja kalau tidak mau terbuka, setahu saya di Tatib itu ada dan diperbolehkan. Mengingat yang dibahas dalam Pansus ini adalah anggaran Publik, dan juga bisa terlihat kualitas anggota DPRD yang lagi membahas Pansus ini,” sindir Boy.

Ditanya tujuan Pansus kemana, Boy menyakini bahwa agenda itu untuk mencari tahu terjadinya “gagal bayar”, namun apabila eksekutif sudah menyelesaikan apakah tetap berjalan, dirasa akan terus berjalan.

“Ya tidak akan menyelesaikan masalah sih, karena yang menyelesaikan itu di bayar, bukan di Pansuskan, meskipun itu hak DPRD untuk memansuskan,” ujar Boy

Kabupaten lain yang “gagal bayar” kenapa tidak berisik hingga ada Pansus menurut Boy itu karena komunikasi legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik. Dan ini juga harus dipikirkan berarti ada komunikasi tersumbat antara eksekutif dan legislatif., Yang mana penghubungnya adalah Sekretaris DPRD itu sendiri.

“Pansus ini kan pristiwa politik, jelas implikasinya menyerang partai penguasa. Ya ini drama politik yang diawal tahun tidak perlu – perlu banget, kan energinya bisa dipakai yang lain. Tapi karena sudah terlanjut berjalan, gelar saja secara terbuka,” jelas Boy. (Ali)