“Kami juga minta agar aturan tetap ditaati bersama. Aturan dan waktu zonasi, jumlah rombel dan lainnya,” ujar Abu yang juga menjabat Kepala SMA Al Azhar 5 Cirebon ini.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Tresnawaty menyampaikan, setiap sekolah baik negeri maupun swasta adalah aset pendidikan untuk Kota Cirebon. Sehingga semuanya harus diperlakukan sama dan adil.

“Kami akan perhatikan suara dari BMPS ini. Akan kami koordinasikan dan komunikasi dengan dinas terkait,”ucapnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga meminta, sekolah swasta agar berbenah untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana. Sehingga tidak kalah dengan sekolah negeri.

“Kami komisi akan membantu untuk memecahkan masalah ini. Sebaiknya pihak sekolah mengemas sekolahnya agar lebih menarik dan bisa diminati calon siswa, daripada menunggu kuota pendaftar yang jumlahnya terbatas,” tandasnya. (gus)