KOTA CIREBON, (FC).- Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Uji Kompetensi (Ukom) dapat dilakukan, Pemkot Cirebon menggelar uji kompetensi. Ukom kali ini ditujukan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)  Pratama atau eselon II setingkat kepala dinas di lingkungan Pemkot Cirebon.

Ukom JPT ini bertujuan, agar dapat mengetahui secara keseluruhan konsistensi dan kompetensi ASN yang menduduki JPT Pratama. Dan suatu bagian dari bahan evaluasi dari pelaksanaan kinerja sesuai dengan aturan yang ada.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati kepada FC, Rabu (15/12).

Sri menjelaskan, kali ini ukom diikuti oleh sembilan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, dan digelar di salah satu hotel di Kota Cirebon. Pada ukom kali ini, pejabat eselon II dengan masa jabatan setahun sudah bisa diikutsertakan.

“Sebelum pandemi, pejabat yang diikutkan uji kompetensi harus sudah dua tahun, tapi setelah ada pandemi dan aturan baru, pejabat yang baru setahun juga turut diuji kompetensi,” jelasnya.

Sri mengatakan, lima asesor yang menguji terdiri adalah dua orang dari perguruan tinggi, satu orang tokoh masyarakat, kemudian dua orang dari Pemkot Cirebon yakni Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Administrasi Umum.

Perihal pengujian yang diberikan, kata Sri, selain tes tulis, peserta juga akan membuat makalah dengan tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kota Cirebon Pasca Pandemi”.

“Setelah itu, pada Senin pekan depan peserta akan mengikuti wawancara oleh asesor. Bahan yang digunakan berdasarkan hasil makalah dan uji kompetensi dari asesor,” ujar Sri.

Sri juga menjelaskan, hasil dari uji kompetensi akan ada beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Walikota Cirebon. Selanjutnya, Walikota Cirebon melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sehingga dapat memetakan ulang pejabat sesuai dengan kompetensinya masing-masing, istilah ini dapat disebut dengan “The Right Man in The Right Place” dan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya akan ditempatkan ke jabatan yang sesuai dengan kompetensinya.

“Rekomendasi berisi pengembangan jabatan dalam rumpun jabatan yang berbeda atau sama, tetap pada bobot jabatan yang sama atau ditempatkan pada jabatan dengan bobot yang lebih rendah,” imbuhnya.

Pada ukom kali ini, Sri mengakui, ada seorang pejabat yang tidak hadir lantaran ada pekerjaan di luar kota yang tidak bisa digantikan, yakni Kepala Dinas Kesehatan Edy Sugiarto. “Tidak hadir karena ada acara di Bandung dan tidak bisa diwakilkan oleh staf yang lain. Tapi nanti bisa susulan sore hari atau ditentukan oleh asesor,” tutupnya. (Agus)