LEMAHWUNGKUK, (FC).- Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon berkolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat akan menyisir potensi pajak dari kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTDMU).

Sekretaris BKD Kota Cirebon, Mastara mengatakan, penyisiran akan dilakukan petugas bersamaan dengan penyampaian SPPT kepada para wajib pajak PBB.

“Kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan para Camat, Lurah dan Forum RW Se-Kota Cirebon serta Bapenda Provinsi Jabar yang diwakili oleh Samsat. Kita akan membentuk sebuah kolaborasi untuk penelusuran kendaraan-kendaraan yang belum daftar ulang (KTDMU),” kata Mastara kepada FC, Selasa (12/2).

Dalam pelaksanaannya, petugas akan melibatkan kerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan, hingga para ketua RT dan RW. Pelaksanaan penyisiran potensi pajak KTDMU sendiri saat ini sudah berjalan.

“Kita koordinasi sampai ke aparat struktur yang dibawah, RT/RW. Sambil menyampaikan SPPT PBB nanti mereka sambil mendata kendaraan bermotor yang belum atau tidak melakukan daftar ulang,” jelas Mastara.

Penelusuran potensi pajak KTDMU ini dilaksanakan sebagai kelanjutan dari deklrarasi kolaborasi tiga instansi pengelola pajak tingkat pusat, provinsi, dan daerah, dalam hal ini kota Cirebon.

Dijelaskan Mastara, dalam acara yang digelar di Hotel Prima Kota Cirebon itu, Bapenda Jabar meluncurkan Program Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor (Zonita Pamor) di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Cirebon.

Untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon dari penerimaan bagi hasil pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan, pelaksanaan kegiatan kolaborasi BKD dan Bapenda Jabar ini akan diperluas lagi sasarannya kedepan.

“Kolaborasi itu coba nanti kita efektifkan, akan kita link-kan dengan data pegawai. Di Kota Cirebon ada aplikasi Sampean (Sistem Aplikasi Mobile Kepegawaian) yang dikelola BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah,” katanya

Melalui aplikasi ini, identitas seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemkot Cirebon bisa mudah diakses. Fitur aplikasi ini akan diintegrasikan dengan data PBB dan data pajak kendaraan bermotor.

“Nah nanti kalau kita integrasikan dengan model PBB, dengan Pajak Kendaraan Bermotor, akan tahu bahwa misalnya Si Dadap, Si Waru itu ternyata punya kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan PBB. Ketika kewajibannya ini belum ditunaikan nanti akan ada peringatan,” tukas Mastara. (andriyana)