KOTA CIREBON, (FC).- Dampak Covid-19 bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon sangat terasa. Pajak daerah yang menjadi andalan, saat ini hanya bertumpu pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja.

Sektor lainnya seperti pajak hotel, restauran, reklame dan lainnya terjun bebas.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Agus Mulyadi. Ditemui FC di ruang kerjanya Jumat (12/6), pria yang akrab disapa Gusmul ini mengungkapkan, target pencapaian PBB tahun ini sekitar Rp30 milyar.

“Angka itu dari sekitar 80 ribu wajib pajak (WP) PBB di Kota Cirebon. Yang akan jatuh tempo pada November ini,” ucapnya.

Pandemi Covid-19 ini, lanjutnya, keuangan Pemkot Cirebon mengalami devisit. Apalagi adanya kewajiban realokasi dan recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Maka sangat dibutuhkan pendaftaran fresh money ke kas daerah.

Untuk itu, fokusnya sekarang adalah mengintensifkan pendapatan dari PBB. Caranya, dengan menagih PBB secepat mungkin sebelum jatuh temponya. Namun hal ini bukan tanpa kendala, perilaku WP PBB biasanya membayar pada akhir jatuh tempo.

Sebagai solusi, pihaknya sudah membuat draft yang akan diajukan menjadi keputusan walikota. Draft ini berisi stimulus potongan PBB bagi WP yang membayar sebelum waktu jatuh tempo. Rencananya Juli sudah bisa diberlakukan.

“Bagi WP yang membayar PBB pada Bulan Juli akan diberikan stimulus potongan misalkan 20 persen, Agustus 15 persen dan seterusnya,” terangnya.

Diinformasikanya, dari WP 80 ribu ini yang nilainya diatas Rp2 juta mencapai 3 ribu WP. Tapi WP ini memiliki nilai nominal PBB yang sangat besar atau sekitar 80 persen potensi pajak yang akan ditagih.

“WP yang Rp2 juta keatas, kita akan serahkan SPPT nya secara langsung oleh petugas BKD. Ini agar kepastian SPPT tersebut diterima WP,” tandasnya. (gus)