KAB. CIREBON, (FC).- Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) untuk Kabupaten Cirebon hilang lebih dari 30 ribu Kepala Keluarga (KK).

Hal itu membuat kacau sejumlah pemerintah desa yang jumlah penerima Banprov nya hilang hingga ratusan pada penyaluran tahap dua ini.

Salah seorang Kuwu Desa Gebang, Rusdi Haris, kepada FC pada Minggu (12/7) mengungkapkan, pihaknya merasa bingung lantaran adanya perubahan penerima bansos yang bersumber dari Banprov.

Menurutnya, pada tahap awal penerima Banprov berjumlah 599 KK, namun pada tahap kedua ini jumlah penerima menjadi 226 KK.

Artinya penerima Banprov hilang 373 KK. Maka untuk sementara Banprov tahap kedua ini, karena hampir terjadi pada semua desa di Kecamatan Gebang, akhirnya sementara waktu sepakat untuk tidak dibagikan dahulu atau dipending.

“Kami bingung jika Banprov dibagikan, sementara 373 KK tidak mendapatkan di tahap kedua ini. Kami khawatir situasi tidak kondusif dan Pemdes menjadi sasaran mereka,” ungkapnya.

Senada juga terjadi di Kecamatan Waled, salah satunya Desa Waledkota. Kuwu Waledkota H. Taryono mengungkapkan, jumlah penerima bansos yang bersumber dari Banprov di tahap awal adalah sebanyak 377 KK. Namun pada tahap kedua hanya mendapat 78 KK atau hilang 299 KK.

Saat itu belum cair BST tahap 3 dan BLT DD tahap 2 dan tiga belum dibagikan akhirnya langsung menggelar musdesus dan sepakat ada pemerataan pada BLT DD dan sebagian dari penerima BST yang mau berbagi pada penyaluran tahap ketiganya, meski pada awal BLT DD per KK mendapat Rp600 ribu maka pada penyaluran BLT DD tahap 2 dan 3 karena ada pemerataan untuk 299 KK penerima Banprov yang namanya tidak tercantum lagi di penyaluran tahap 2.

“Kami antisipasi agar masyarakat tetap kondusif walaupun persoalan Banprov bukan kewenangan kami, kami hanya menerima data saja,”jelasnya.

Sementara anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Yuningsih mengungkapkan, Komisinya sempat mempertanyakan terkait peroalan tersebut yang menimpa hampir di semua desa yang ada di dapil 12 Propinsi Jawa Barat, khusus untuk Kabupaten Cirebon.
Menurutnya ada penurunan angka penerima Banprov, dari penyaluran pada tahap pertama jumlahnya sekitar 63 ribu KK.

Namun pada penyaluran tahap kedua untuk Kabupaten Cirebon mendapat 29. 964 KK atau hilang lebih dari 30 ribu KK. Dirinya sudah mendapatkan aduan dari Dinsos Kabupaten Cirebon terkait perubahan penguranagan nama penerima Banprov yang mencapai sekitar 50 persen.

“Besok (senin) Komisi 2 akan meminta penjelasan Gubernur untuk mengetahui alasannya kenapa bisa seperti ini, terutama banyaknya penerima banprov di dapil 12 jabar yang sangat drastis perubahannya,” kata Yuningsih

Dirinya ingin mendapat penjelasan terkait persoalan perubahan data penerima banprov ini. Selain itu juga prosedur penyaluran juga ada perubahan dari tahap awal turun ke kantor pos dan langsung disalurkan ke KPM.

Pada tahap kedua prosedur dinilai lebih rumit, dari pemprov ke Bulog kemudian ke kantor pos dan dilanjutkan ke Karang Taruna, baru disalurkan ke keluarga penerima. Selain itu ditahap 2 isi paket tidak ada telor tapi diganti masker.

“Informasi awal perubahan data tersebut alasannya karena banyak double data penerima, tapi kami dari Komisi 2 DPRD Provinsi Jabar besok akan meminta penjelasan Gubernur untuk mengetahui alasannya kenapa bisa seperti ini, terutama banyaknya penerima banprov di dapil 12 jabar yang sangat drastis perubahannya,” ungkapnya. (Nawawi)