MAJALENGKA, (FC).- Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Majalengka saat ini tengah berupaya keras dalam mencegah atau mengantisipasi virus corona (Covid-19), khusunya di kabupaten yang berjuluk Kota Angin ini.

Mengingat, virus mematikan tersebut saat ini sudah masuk ke-sejumlah wilayah di Indonesia. Sebagi wujud keseriusannya, Pemkab sendiri sudah menyiapkan anggaran dari APBD dan dana darurat sebesar Rp2 Miliar.

Demikian disampaikan Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi saat menggelar konfrensi pers bersama awak media di halaman kantor bupati setempat, Rabu (17/3).

“Karena kondisi ini daruat, apapun harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa seseorang. Tadi sudah kita dengarkan dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa dalam kondisi darurat, Bupati diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran dari APBD. Seperti contoh, menangguhkan dulu anggaran untuk dinas, untuk kemudian dialihkan ke-hal yang darurat itu, seperti menangani Covid-19 ini,” ujar Karna.

Dijelaskan dia, angaran yang digunakan Pemkab Majalengka dari APBD tahun 2020 dan anggaran darurat sebesar Rp2 miliar untuk melengkapi alat-alat kesehatan, baik itu alat pelindung diri (APD), ataupun alat dukung lain.

Bukan hanya itu, sambung dia, tim medis yang nantinya menangani orang akan diberikan tunjangan insentif, dengan menggunakan anggaran dari APBD tersebut.

“Disamping untuk memembeli alat-alat kesehatan, kita juga akan memberikan tunjangan insentif untuk para tenaga medis, yang anggarannya dari 2 milyar tersebut,” jelasnya.

Masih dijelaskan Karna, Pemkab Majalengka sendiri saat ini telah menyiapkan ruangan khusus di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalengka, yakni RSUD Majalengka dan RSUD Cideres untuk menangani pasien.

“Ya, sebanyak tiga ruangan khusus di RSUD Cideres dan RSUD Majalengka telah kita siapkan untuk menangani pasien jika memang ada. Tapi mudah-mudah di Majalengka tidak ada,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Majalengka, Eman Suherman menyampaikan, sejauh ini di Majalengka sendiri terdapat 34 Orang dengan Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Pasalnya, lanjut dia, Majalengka ini banyak warga yang menjadi Tenaga Kerja Indonesi (TKI) ataupun Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Sementara, yang dinyatakan PDP sebanyak satu orang, sisanya ODP.

“Di Majalengkakan banyak yang menjadi TKI/TKW. Terjangkit atu tidaknya, mau tidak mau harus dipantau. Ini bukan dipolitisasi, hanya sebagai bentuk kehati-hatian saja dalam mencegah munculnya Covid-19 di tengah-tengah masyarakat Majalengka,” ungkap Setda mengakhiri. (Ibin)