KUNINGAN, (FC).- Kritikan keras menyasar kebijakan anggaran dalam APBD Kabupaten Kuningan, yang dilontarkan oleh Pakar Kebijakan Publik Nasional, Achmad Nur Hidayat kepada sejumlah awak media, Selasa (4/4) sore.

Menurut Achmad Nur Hidayat (ANH), jika belanja daerah tidak efektif karena lebih banyak belanja untuk keperluan birokrasi  daripada untuk rakyat.

“Jadi kita sampaikan, data kita ambil dari APBD tahun 2023 yang kira-kira masih rencana,” kata ANH

Pakar Ekonom dan Kebijakan Publik Nasional itu menyebut, Belanja Daerah Pemkab Kuningan tidak efektif mensejahteraan publik. Hal itu terlihat dari rendahnya belanja pembangunan (modal) yaitu 10,45 persen lebih rendah dibandingkan rata-rata se Jabar 12,07 persen.

“Komponen Belanja Operasi Kabupaten Kuningan termasuk sangat besar menyusun 72,10 persen yang terbagi atas Belanja Pegawai 40 persen serta Belanja Barang dan Jasa 31,10 persen. Belanja Operasi Kabupaten Kuningan sebesar 72,10 persen, lebih boros daripada rata-rata se Jabar 70,69 persen,” jelasnya