KAB. CIREBON, (FC).- Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Perpres yang baru terkait dengan Standar Harga Regional. Perpres dengan Nomor 33 Tahun 2020 ini mengatur tentang besaran uang saku perjalanan dinas atau kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten untuk Tahun 2021.

Perpres tersebut menyebutkan, untuk anggaran kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD turun drastis. Penurunan anggaran berkisar sekitar 300- 400 persen.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, Wawan Siswandar mengatakan, bila dibandingkan dengan anggaran Kunker tahun 2020 berbeda jauh.

Pada tahun 2020 uang saku perjalanan dinas anggota DPRD untuk luar daerah bisa mencapai Rp2.150.000 ditambah dengan anggaran representasi sebesar Rp400.000.

“Sementara untuk Ketua DPRD uang saku perjalanan dinas mencapai Rp 2,5 juta plus uang representasi 700 ribu. Sedangkan, untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp2,5 juta ditambah uang representasi 400 rupiah,” kata Wawan kepada FC, saat ditemui di ruang kerjanya Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (12/11).

Pada Perpres 33 tahun 2020 yang akan diterapkan di tahun 2021, uang saku perjalanan dinas nilainya hanya 477 ribu ditambah uang representasi 150 ribu.

Sedangkan untuk uang saku perjalanan dinas untuk Ketua DPRD senilai 530 ribu dengan representasi sebesar 250 ribu. Sementara uang saku untuk Wakil Ketua, sebesar 503.500 ribu ditambah representasi sejumlah 250 ribu.

“Padahal tahun 2020, ketika anggota DPRD melakukan kunjungan dalam daerah (antar kecamatan,- red) saja Ketua 600 ribu, Wakil Ketua 550 ribu dan anggota 500 ribu. Dan uang representasi semuanya sama, yaitu 300 ribu,” ungkap Wawan.

Sedangkan, lanjut Wawan, ketika DPRD melakukan Kunker ke wilayah tiga Cirebon, uang saku untuk Ketua sejumlah 2 juta dengan tambahan representasi 700 ribu.

Untuk Wakil Ketua 1,9 juta dengan representasi 600 ribu. Dan anggota DPRD 1.750 juta ditambah uang representasi Rp 400 ribu.

Jumlah tersebut pada tahun 2021 tidak lagi berlaku seiring diberlakukannya Perpres No 33 Tahun 2020.

Sementara, Sekretariat DPRD sebelumnya sudah menganggarkan anggaran Kunker DPRD di 2021. Namun, alokasi anggaran Kunker jika dibandingkan dengan daerah lain, Kabupaten Cirebon masih tinggi.

“Contoh saja DPRD Kabupaten Kuningan, alokasi anggarannya sudah masuk tahapan Raperda APBD 2021. Jadi otomatis pagu anggarannya berkurang,” tutur Wawan.

Meski begitu, dirinya belum mengetahui persis seperti apa detailnya. Hal tersebut dikarenakan, ia hanya mengetahui data tersebut secara global, yakni 79 miliar.

Dengan rincian, 41miliar untuk gaji dan tunjangan DPRD, dan sisanya sebesar 38 miliar diperuntukan sebagai belanja kegiatan.

“Kalau anggaran tahun 2020, untuk Kunker DPRD saja menghabiskan 11 miliar. Dimana 1,5 miliar untuk Kunker dalam daerah, untuk luar daerah angkanya mencapai 9,6 miliar. Itu dengan pagu anggaran sebesar 40,5 miliar,” tandas Wawan. (Muslimin)