KAB. CIREBON, (FC).- Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan menyebut, minimnya suplaian air bagi lahan pertanian di empat desa di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, dikarenakan tidak adanya keadilan terkait dengan tata kelola suplaian air  bagi petani dalam memenuhi kebutuhan lahan persawahannya.

Pasalnya, lokasi pintu air yang ada di Desa Cikulak Kidul, Kecamatan Waled untuk suplaian air ke wilayah utara yang meliputi Desa Cibogo, Kecamatan Waled, dan Desa Cangkuang, Serang Wetan, Serang Kulon, dan Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, sangat kecil debit airnya, diperparah pintu airnya ditutup. “Nah ini berbanding terbalik dengan suplaian air untuk wilayah timur yang  sangat melimpah,”  jelas Aan, kemarin.

Aan pun mengatakan, untuk lahan pertanian di kawasan utara itu sedikitnya ada sekitar 500 hingga 750 hektare, sementara untuk wilayah timur sendiri ada sekitar 250 hektare. “Jika melihat, luas lahan pertanian jelas ini tidak ada rasa keadilan, jadi kalau bisa dibuka ajah itu pintu airnya, biarkan air itu mengalir apa adanya,” ungkapnya.

Ditambahkannya, dalam merubah kebijakan ataupun kewenangan dalam tata kelola air, seharusnya ada koordinasi dengan semua pihak, dalam hal ini Kementrian PUPR maupun Kementerian Pertanian, sehingga tidak menimbulkan permasalahan seperti sekarang ini. “Kasihan para petani di wilayah yang terdampak, mereka kesulitan air meskipun di musim penghujan, belum lagi yang tadinya bisa tanam tiga kali sekarang cuma bisa dua kali dalam setahun,” paparnya.Sementara yang menjadi permasalahan yang dikeluhkan para petani ternyata saluran sekundernya, dan lanjutnya saluran sekunder tersebut menjadi kewenangan Kementerian PUPR, sementara Kementrian Pertanian kewenangannya jika saluran tersier yang bermasalah. “Nah, tadi dari Kementerian Pertanian berpesan kepada saya, tolong untuk dilakukan perbaikan terlebih dahulu saluran sekundernya,” katanya.

Dirinya, akan berupaya mendorong bupati untuk berkirim surat dan memberikan masukan ke Kementerian PUPR terkait tata kelola air, sehingga permasalahan ini dapat segera ada solusinya. Dengan demikian  antara Menteri Pertanian dan Menteri PUPR dapat berembuk dalam mengatasi  persoalan tata kelola air ini, sehingga permasalahan ini bisa segera ditanggulangi semuanya. “Insyaallah, jika bupati, dan dinas dinas terkait merespon, tahun ini bisa terselesaikan, tentunya kami akan terus mengawal agar ada rasa keadilan dalam pemenuhan kebutuhan air bagi lahan persawahan,” pungkasnya. (Nawawi)