KUNINGAN, (FC).- Sejumlah perwakilan tim penggerak desa/kelurahan (TPD/TPK) Se-Jawa Barat melakukan audiensi di kantor BKKBN Perwakilan Jawa Barat, termasuk Kab.Kuningan yang diwakilkan oleh Ketua Forum TPD/K , Tovan Apriansyah dan 5 pengurus forum lainnya, Rabu (3/3).

“Kunjungan kami bersama sejumlah perwakilan pengurus pusat Forum Komunikasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FKPLKB) Indonesia yang dikomandoi oleh Tino Sanjaya serta Sekretaris Umum dan Bidang Kemitraan, Luthfi Sella menyampaikan sejumlah aspirasi dan harapan TPD/TPK di dalam audiensi penyampaian aspirasi kami. Alhamdulillah diterima baik oleh Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat Uung Kusmana, Sekretaris BKKBN Perwakilan Jawa Barat dan Kabid Adpin,” jelas Ketua Forum TPD/K, Tovan Apriansyah

TPD/TPK Se Jawa Barat menyampaikan keinginannya terkait perubahan nomenklatur TPD/K menjadi PLKB Non PNS. Lantaran kendala aturan tersebut masih jauh terhalang regulasi yang ada di Jawa Barat.

Bahwa sejak dilahirkannya TPD/K dari tahun 2010 sebagai contohnya saja untuk upah yang diberikan bersumber dari hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga kami belum bisa diberikan upah sesuai standar upah minimum Provinsi atau Kabupaten/kota rilisnya.

Dalam Audiensi tersebut, Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat Uung Kusmana sangat merespon aspirasi dan harapan kami , serta atas perjuangan dari kami para TPD/K. Beliau mengatakan, pihaknya pun sangat mendukung pergerakan seluruh keanggotaan TPD/K yang tergabung di Forum Komunikasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana Indonesia.

“Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat menjelaskan aspirasi ini tentu akan ditindaklanjuti, dan sesegera mungkin berkoordinasi dengan Gubernur dan Bapeda. tentunya untuk perubahan Nomenklatur TPD/K menjadi PLKB Non PNS sesuai instruksi dari Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo,” jelas Tovan

Lebih lanjut, menurut Tovan, Kepala BKKBN akan segera menginstruksikan kepada Kepala OPD KB se-Jawa Barat untuk memberikan surat perjanjian kerja dan surat tugas kepada TPD/K dengan sebutan PLKB Non PNS.

“Dan semoga pemerintah kabupaten Kuningan terutama Bapak bupati dan jajarannya terkait bisa mengapresiasi atas segala harapan harapan kami yang telah kami perjuangkan di pusat maupun propinsi,” pungkas Tovan. (Bambang)