“Dalam perjalanannya, pada bulan April 2023 telah dilakukan revisi DIPA sehingga jumlah tersebut bertambah menjadi 125.000 rumah tangga yang bersumber dari pemanfaatan sisa anggaran kegiatan lain,” ucap Nugroho.

Untuk Provinsi Jawa Barat sendiri, Nugroho menyebutkan, direncanakan akan mendapat alokasi sebesar 22.000 rumah tangga penerima BPBL di tahun 2023 ini.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Nurhasan Zaidi mengapresiasi program ini. Ia menyampaikan bahwa untuk kemajuan suatu daerah harus membangun sumber daya manusia yang mumpuni. Sumber daya manusia yang baik harus didukung dengan tersedianya akses  listrik.

“Agar  Majalengka maju, sumber daya manusia harus dimajukan, dimajukan dengan  listrik agar terang. Program BPBL luar biasa, saya yakin majalengka maju tapi perlu proses,” jelas Nurhasan.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pihak terkait yang telah mendengarkan keluh kesah masyarakat.

Di mana,  Majalengka sampai saat ini masih ada beberapa rumah yang belum teraliri  listrik, sehingga program ini muncul.

“Pertama saya ucapkan terima kasih kepada  Kementerian ESDM dan  PLN, bahkan dari CSR-nya juga lengkap. Ternyata di  Majalengka atau Jawa Barat masih ada beberapa persen rumah yang belum teraliri  listrik, jadi ini pemasangan baru  listrik. Sebenarnya di Jawa Barat tadi hampir sudah 99,9 persen, tapi tetap saja yang belum terpasang listrik  jumlahnya masih banyak,” katanya.