Ono: Azis Mundur Memang Syaratnya Begitu
Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/slawipos/tintabiru.com/wp-content/themes/liputanwp/template-parts/single/single-desktop.php on line 79
KOTA CIREBON, (FC).- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono angkat bicara, terkait pengunduran diri Nashrudin Azis dari jabatannya sebagai Walikota Cirebon.
Diketahui, Azis merupakan kader baru PDI Perjuangan. Azis berencana mencalonkan anggota DPR RI melalui PDI Perjuangan untuk Daerah Pemilihan VIII Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu.
Ono Surono mengatakan, Azis yang sebagai kepala daerah yang mencalonkan anggota legislatif secara aturan harus mengundurkan diri dari jabatannya, karena hal tersebut sudah diatur oleh PKPU Nomor 10 Tahun 2023.
“Persyaratannya kan memang begitu, kepala daerah itu harus mundur dari jabatannya sebelum akhir masa jabatan tetapi mundurnya pak Azis ini secara resmi setelah ditetapkan sebagai calon jadi ibaratnya secara prosedur memang harus ditempuh,” kata Ono saat berkunjung ke Kota Cirebon kemarin.
Ono yang juga maju sebagai Bacaleg DPRD Provinsi Jawa Barat ini menyebutkan, Azis salah satu nama dari 9 nama kader PDI Perjuangan yang akan mencalonkan sebagai anggota DPR RI untuk di Dapil Jabar VIII ini. Dari 9 nama ini, kata Ono semua diprioritaskan.
“Semuanya di prioritaskan dan semua nya dilakulan monitoring dan evaluasi (Monev) ya termasuk pa Azis,” kata Ono.
Monitoring dan evaluasi bagi Bacaleg ini lanjut dia, untuk memastikan mereka selama menjabat bertanggungjawab tidak atas jabatannya kepada masyarkat.
“Monev ini kerja atau tidak, kalau tidak kerja untuk apa kita calonkan, lebih baik mundur daripada lanjut,” kata Ono.
Selain itu, Ono juga memastikan, para Bacaleg RI ini belum pada posisi aman. “Dari 9 orang ini bisa saja dari nomor urut berubah sampai nanti penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Pada intinya nanti kita tunggu DCT, termasuk pak Azis ini,” cetusnya.
Menjelang Pemilihan Legislatif ini, lanjut Ono, partai meminta kepada para Bacaleg PDI Perjuangan baik itu di daerah dan Bacaleg DPR RI untuk melengkapi berkas persyaratan yang sudah ditetapkan KPU.
“Para Bacaleg kami, baik di DPRD Kota dan kabupaten, provinsi hingga ke RI belum aman, karena bisa saja suatu saat diganti,” tutupnya. (Agus)








Tinggalkan Balasan