INDRAMAYU (FC).- Tim Deputi Bidang Sistem Nasional Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melakukan kunjungan kerja, dalam rangka meninjau proyek breakwater (pemecah ombak) yang berlokasi di tiga titik pantai wilayah Kecamatan Juntinyuat, yakni Pantai Dadap, Pantai Glayem, dan Pantai Limbangan.

“Daerah Dadap merupakan salah satu wilayah dengan ancaman abrasi paling dekat, maka dari itu dibuatkan breakwater untuk melindungi abrasi yang mencapai 30 meter pertahun,” ungkap Hadian Ananta Wardhana, selaku Ketua Tim Deputi Bidang Sistem Nasional Sekertaris Jenderal Watannas, Jum’at (26/11).

Sementara itu Maman Kostaman selaku Asda II menyampaikan, bahwa proyek yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementrian PUPR ini merupakan hal strategis, tentunya dengan anggaran yang sangat besar sehingga jika menggunakan APBD tidak memiliki kekuatan.

“Tentunya dengan anggaran yang sangat besar, sehingga jika menggunakan APBD tidak memiliki kekuatan. Harus ada kolaborasi dengan pemerintah pusat,” tuturnya.

Lanjut Maman, beberapa titik breakwater yang dibangun di Indramayu sendiri, telah menggunakan anggaran sampai dengan sekitar Rp200 milyar.

“Kalau dari APBD tidak terbayangkan, karena tidak mencukupi untuk menopang pembangunan breakwater, Indramayu kan panjang pantainya 147 Km, Kabupaten yang memiliki pantai terpanjang di pulau Jawa,” ucapnya.

Selain itu, Asyriqin kuwu Desa Dadap menyampaikan, meski pembangunan breakwater tersebut sudah selesai namun ada hal lain yang belum diselesaikan, untuk itu dia berharap bahwa pihak terkait mau menyelesaikan hal tersebut dengan cepat.

“Efek dari pembangunan ini banyak yang mengalami imbasnya, termasuk jalan di sekitar Desa Dadap, untuk itu kami meminta kepada pihak terkait agar mempercepat pemberesan,” pinta Asyriqin.

Dia menambahkan, untuk wacana pembangunan breakwater menjadi daerah wisata, pihaknya masih mengkaji terlebih dahulu. Namun dia berpesan kepada warga sekitar agar ikut menjaga fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. (Agus)